Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jember (Unej) sepakat dengan Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang menginginkan pertemuan mahasiswa dengan Presiden Joko Widodo harus berlangsung secara terbuka, agar semua pihak bisa menyaksikan pertemuan tersebut.
"Pertemuannya harus terbuka atau ditayangkan di sejumlah stasiun televisi. Itu menjadi salah satu prasyarat BEM Seluruh Indonesia yang diajukan kepada Presiden Jokowi," kata Ketua BEM Unej Ahmad Fairuz Abadi, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Menurutnya sikap yang diambil oleh BEM Seluruh Indonesia merupakan satu keputusan yang juga didukung oleh BEM Unej, sehingga mahasiswa akan membuka ruang dialog dengan pemerintah, asalkan Presiden Jokowi juga menerima prasyarat yang diajukan oleh mahasiswa.
"Kami tidak mau berdialog dengan Presiden Jokowi, apabila pertemuan dilakukan secara tertutup karena saat ini sudah zamannya keterbukaan," ujar mahasiswa Fakultas Teknik Unej itu pula.
Selain itu, lanjut dia, Presiden Jokowi juga harus merespons tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi, sehingga tidak hanya sekadar pertemuan tanpa ada kebijakan yang tegas nantinya.
Baca juga: Waspadai pergeseran pola kasus trauma fisik korban demo
"Mahasiswa hanya butuh sikap ketegasan Presiden Jokowi, bukan pertemuan yang penuh negosiasi karena dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi sudah jelas yakni sikap untuk menolak UU KPK dan sejumlah RUU yang ngawur itu," ujarnya pula.
Fairuz mengatakan aksi mahasiswa akan terus bergejolak dengan jumlah massa yang lebih banyak, apabila tuntutan mahasiswa dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi tidak dikabulkan oleh pemerintah.
"Bahkan dua kawan kami dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari harus meregang nyawa akibat bentrokan antara mahasiswa dengan polisi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9), sehingga kami minta pelakunya harus diusut tuntas," ujarnya.
Baca juga: Panita : Aksi mujahid tetap berlangsung
Presiden Jokowi batal bertemu dengan BEM pada Jumat (27/9) yang sebelumnya melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, karena BEM Seluruh Indonesia meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
Selain itu, BEM Seluruh Indonesia juga meminta agar Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas.
Kedua permintaan itu diputuskan oleh BEM Seluruh Indonesia karena pengalaman pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 2015 yang melakukan pertemuan di ruang tertutup dan hasilnya gerakan mahasiswa justru terpecah belah.
Baca juga: Menristekdikti : Tidak ada sanksi bagi rektor terkait aksi demo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pertemuannya harus terbuka atau ditayangkan di sejumlah stasiun televisi. Itu menjadi salah satu prasyarat BEM Seluruh Indonesia yang diajukan kepada Presiden Jokowi," kata Ketua BEM Unej Ahmad Fairuz Abadi, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Menurutnya sikap yang diambil oleh BEM Seluruh Indonesia merupakan satu keputusan yang juga didukung oleh BEM Unej, sehingga mahasiswa akan membuka ruang dialog dengan pemerintah, asalkan Presiden Jokowi juga menerima prasyarat yang diajukan oleh mahasiswa.
"Kami tidak mau berdialog dengan Presiden Jokowi, apabila pertemuan dilakukan secara tertutup karena saat ini sudah zamannya keterbukaan," ujar mahasiswa Fakultas Teknik Unej itu pula.
Selain itu, lanjut dia, Presiden Jokowi juga harus merespons tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi, sehingga tidak hanya sekadar pertemuan tanpa ada kebijakan yang tegas nantinya.
Baca juga: Waspadai pergeseran pola kasus trauma fisik korban demo
"Mahasiswa hanya butuh sikap ketegasan Presiden Jokowi, bukan pertemuan yang penuh negosiasi karena dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi sudah jelas yakni sikap untuk menolak UU KPK dan sejumlah RUU yang ngawur itu," ujarnya pula.
Fairuz mengatakan aksi mahasiswa akan terus bergejolak dengan jumlah massa yang lebih banyak, apabila tuntutan mahasiswa dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi tidak dikabulkan oleh pemerintah.
"Bahkan dua kawan kami dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari harus meregang nyawa akibat bentrokan antara mahasiswa dengan polisi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9), sehingga kami minta pelakunya harus diusut tuntas," ujarnya.
Baca juga: Panita : Aksi mujahid tetap berlangsung
Presiden Jokowi batal bertemu dengan BEM pada Jumat (27/9) yang sebelumnya melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, karena BEM Seluruh Indonesia meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
Selain itu, BEM Seluruh Indonesia juga meminta agar Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas.
Kedua permintaan itu diputuskan oleh BEM Seluruh Indonesia karena pengalaman pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 2015 yang melakukan pertemuan di ruang tertutup dan hasilnya gerakan mahasiswa justru terpecah belah.
Baca juga: Menristekdikti : Tidak ada sanksi bagi rektor terkait aksi demo
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019