Oleh Syamsuddin Hasan
(Antaranews Kalsel) - Ujian Nasional (UN) tak perlu dihapus, ujar Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Ali Khaidir Al Kaff, di Banjarmasin, Kamis.
"Karena UN salah satu pengukur, untuk meningkatkan standar pendidikan," lanjutnya menanggapi pendapat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Romi.
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan UN, sebaiknya kita perbaiki, bukan justru menghapus UN tersebut," tandas politisi Partai Persatuan Pemebangunan (PPP) itu.
Pendapat senada sebelumnya dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel saat bersama Komisi IV DPRD provinsi setempat menerima audensi BEM IAIN Antasari bersama BEM Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
Menurut Kepala Disdik Kalsel, Ngadimun, sebenarnya kekacauan UN 2013, dikarenakan masalah teknis, terutama pengadaan materi ujian yang tak dibagi pada beberapa percetakan.
"Mustahil satu percetakan bisa menyelesaikan pengadaan materi ujian untuk 11 provinsi hanya dalam tempo 25 hari," katanya dengan nada tinggi, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan.
"Untuk itu, masalah tersebut menjadi perhatian buat evaluasi ke depan, terutama dalam persiapan UN. Kalau ada yang kurang, sebaiknya diperbaiki, bukan justru menghapuskan UN tersebut, demikian Ngadimun.
Sebelumnya BEM Uniska Banjarmasin mempertanyakan kualitas pendidikan di wilayah Kalsel, yang menurut mereka, cenderung menurun, padahal biaya justru meningkat.
"Pendidikan tidak mampu memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan cenderung menurun," kata Musliadi dari BEM Uniska saat beraudensi di DPRD Kalsel.
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah tenaga pengajar kurang profesional, namun biaya pendidikan semakin mahal, bahkan terjadi carut marut dalam pelaksanaan UN 2013.
"Ujian kacau, siapa yang bertanggungjawab, sebaiknya UN dihapuskan saja dan dikembalikan kepada guru," tambahnya, didampingi Ketua BEM IAIN Antasari, Romi.
Ia berpendapat, pelaksanaan UN tidak mendidik bagi siswa, karena mereka terbiasa untuk menghapal dan menjadikan bodoh, serta dimanfaatkan untuk menjadi prestise sekolah maupun daerah.
"Daripada menimbulkan permasalahan, lebih baik UN dihapuskan saja," demikian Musliadi, yang bersama rombongan juga menyoroti sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil yang jauh tertinggal.
Selain itu, kepala sekolah yang tidak kompeten, dan diduga terlalu banyak korupsi, serta Undang Undang pendidikan yang terkesan tidak mendukung perbaikan kualitas pendidikan.
"Jadi apa tujuan pendidikan, kalau ternyata tidak mendidik dan justru
menimbulkan kebodohan yang sistematis, padahal biaya pendidikan semakin mahal," tambah Ketua BEM IAIN Antasari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
(Antaranews Kalsel) - Ujian Nasional (UN) tak perlu dihapus, ujar Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Ali Khaidir Al Kaff, di Banjarmasin, Kamis.
"Karena UN salah satu pengukur, untuk meningkatkan standar pendidikan," lanjutnya menanggapi pendapat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Romi.
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan UN, sebaiknya kita perbaiki, bukan justru menghapus UN tersebut," tandas politisi Partai Persatuan Pemebangunan (PPP) itu.
Pendapat senada sebelumnya dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel saat bersama Komisi IV DPRD provinsi setempat menerima audensi BEM IAIN Antasari bersama BEM Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
Menurut Kepala Disdik Kalsel, Ngadimun, sebenarnya kekacauan UN 2013, dikarenakan masalah teknis, terutama pengadaan materi ujian yang tak dibagi pada beberapa percetakan.
"Mustahil satu percetakan bisa menyelesaikan pengadaan materi ujian untuk 11 provinsi hanya dalam tempo 25 hari," katanya dengan nada tinggi, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan.
"Untuk itu, masalah tersebut menjadi perhatian buat evaluasi ke depan, terutama dalam persiapan UN. Kalau ada yang kurang, sebaiknya diperbaiki, bukan justru menghapuskan UN tersebut, demikian Ngadimun.
Sebelumnya BEM Uniska Banjarmasin mempertanyakan kualitas pendidikan di wilayah Kalsel, yang menurut mereka, cenderung menurun, padahal biaya justru meningkat.
"Pendidikan tidak mampu memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan cenderung menurun," kata Musliadi dari BEM Uniska saat beraudensi di DPRD Kalsel.
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah tenaga pengajar kurang profesional, namun biaya pendidikan semakin mahal, bahkan terjadi carut marut dalam pelaksanaan UN 2013.
"Ujian kacau, siapa yang bertanggungjawab, sebaiknya UN dihapuskan saja dan dikembalikan kepada guru," tambahnya, didampingi Ketua BEM IAIN Antasari, Romi.
Ia berpendapat, pelaksanaan UN tidak mendidik bagi siswa, karena mereka terbiasa untuk menghapal dan menjadikan bodoh, serta dimanfaatkan untuk menjadi prestise sekolah maupun daerah.
"Daripada menimbulkan permasalahan, lebih baik UN dihapuskan saja," demikian Musliadi, yang bersama rombongan juga menyoroti sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil yang jauh tertinggal.
Selain itu, kepala sekolah yang tidak kompeten, dan diduga terlalu banyak korupsi, serta Undang Undang pendidikan yang terkesan tidak mendukung perbaikan kualitas pendidikan.
"Jadi apa tujuan pendidikan, kalau ternyata tidak mendidik dan justru
menimbulkan kebodohan yang sistematis, padahal biaya pendidikan semakin mahal," tambah Ketua BEM IAIN Antasari.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013