Anggota Fraksi Golongan Karya Jurni meminta Pemkab Tabalong bisa meningkatkan pendapatan daerah menyusulnya banyaknya potensi PAD yang belum digali secara optimal.
"Pendapatan daerah terkait PAD perlu ditingkatkan lagi," jelas Jurni.
Hal ini disampaikan Jurni pada rapat paripurna dewan membahas Raperda perubahan APBD 2019 dan RPJMD 2019 - 2024.
Selain menyoroti belum optimalnya pendapatan daerah Jurni juga mengingatkan eksekutif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
Baca juga: Bupati : Pinjaman untuk pacu pembangunan daerah
Mengingat adanya pengurangan belanja tak langsung maka perlu efektifitaa program.
Sementara hasil rapat kerja badan anggaran yang dibacakan Kusmadi Uwis sejumlah dinas atau SKPD mengalami perubahan anggaran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan penambahan dana terbanyak mencapai Rp2,6 miliar dan Dinas Perkim Rp1,7 miliar.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Darwin Awi juga mendengarkan hasil rapat kerja Komisi III soal Raperda RPJM 2019 - 2024.
"Dalam RPJMD periode lima tahun ke depan diharapkan.bisa menuntaskan kebijakan program berkelanjutan," jelas anggota Komisi III Sumiati.
Terpisah Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Syaiful Bakhri mengatakan penambahan anggaran pada APBD perubahan 2019 diperuntukkan bagi pembangunan drainase Rp400 juta, pengadaan tanah Rp2,4 miliar dan jalan lingkungan Rp500 juta.
Baca juga: Rapat pinjaman daerah diwarnai aksi Walk Out anggota dewan
Baca juga: Anggota dewan Tabalong kunker ke PUDAM Sleman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pendapatan daerah terkait PAD perlu ditingkatkan lagi," jelas Jurni.
Hal ini disampaikan Jurni pada rapat paripurna dewan membahas Raperda perubahan APBD 2019 dan RPJMD 2019 - 2024.
Selain menyoroti belum optimalnya pendapatan daerah Jurni juga mengingatkan eksekutif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
Baca juga: Bupati : Pinjaman untuk pacu pembangunan daerah
Mengingat adanya pengurangan belanja tak langsung maka perlu efektifitaa program.
Sementara hasil rapat kerja badan anggaran yang dibacakan Kusmadi Uwis sejumlah dinas atau SKPD mengalami perubahan anggaran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan penambahan dana terbanyak mencapai Rp2,6 miliar dan Dinas Perkim Rp1,7 miliar.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Darwin Awi juga mendengarkan hasil rapat kerja Komisi III soal Raperda RPJM 2019 - 2024.
"Dalam RPJMD periode lima tahun ke depan diharapkan.bisa menuntaskan kebijakan program berkelanjutan," jelas anggota Komisi III Sumiati.
Terpisah Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Syaiful Bakhri mengatakan penambahan anggaran pada APBD perubahan 2019 diperuntukkan bagi pembangunan drainase Rp400 juta, pengadaan tanah Rp2,4 miliar dan jalan lingkungan Rp500 juta.
Baca juga: Rapat pinjaman daerah diwarnai aksi Walk Out anggota dewan
Baca juga: Anggota dewan Tabalong kunker ke PUDAM Sleman
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019