Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Penduduk Kalimantan Selatan yang tak menggunakan hak memilih pada Pemilihan Umum tampaknya meningkat, ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi setempat H Mirhan, di Banjarmasin, Kamis.
"Padahal mereka itu mempunyai hak suara untuk memilih, tapi tak mereka gunakan," lanjutnya menjawab ANTARA Kalsel, tanpa merinci jumlah atau persentase yang tidak menggunakan hak suara tersebut.
"Namun jumlah atau persentase mereka yang semestinya mempunyai hak memilih, tapi tak menggunakan haknya itu tergolong tinggi, yaitu mencapai 30 persen, seperti pada Pemilu 2009," ungkapnya.
Dengan masih tingginya persentase mereka yang tak menggunakan hak memilih tersebut, menurut dia, perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu mendatang.
"Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu tersebut menjadi tanggung jawab bersama, melalui pendidikan politik," ujar dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu.
"Untuk itu pula, para fungsionaris partai politik (parpol) harus proaktif atau lebih intensif lagi dalam turut serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum," demikian Mirhan.
Sementara itu, Dr H Mohammad Efendy, SH, MH, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, mengajak, melihat permasalahan, mengapa masih banyak warga yang tak menggunakan hak memilih pada Pemilu lalu.
Pakar hukum tatanegara pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Kalsel itu, mengungkapkan, penyebab masih banyaknya warga yang tidak memilih pada Pemilu selama ini antara lain, karena tak terdaftar sebagai pemilih.
Selain itu, mereka tidak ribet dengan urusan kartu tanda pemilih, sementara sistem administrasinya terkesan terlalu birokrasi.
Sebagai contoh mahasiswa Unlam yang terdaftar sebagai pemilih di kampung halamannya ketika hari pelaksanaan Pemilu, mereka tidak mungkin pulang atau meninggalkan kuliah, cuma untuk memilih.
"Belajar dari pengalaman Pemilu masa lalu, pihak pemerintah atau yang berwenang hendaknya mencari solusi terbaik agar partisipasi masyarakat jangan terus berkurang," demikian Moh Efendy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Penduduk Kalimantan Selatan yang tak menggunakan hak memilih pada Pemilihan Umum tampaknya meningkat, ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi setempat H Mirhan, di Banjarmasin, Kamis.
"Padahal mereka itu mempunyai hak suara untuk memilih, tapi tak mereka gunakan," lanjutnya menjawab ANTARA Kalsel, tanpa merinci jumlah atau persentase yang tidak menggunakan hak suara tersebut.
"Namun jumlah atau persentase mereka yang semestinya mempunyai hak memilih, tapi tak menggunakan haknya itu tergolong tinggi, yaitu mencapai 30 persen, seperti pada Pemilu 2009," ungkapnya.
Dengan masih tingginya persentase mereka yang tak menggunakan hak memilih tersebut, menurut dia, perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu mendatang.
"Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu tersebut menjadi tanggung jawab bersama, melalui pendidikan politik," ujar dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu.
"Untuk itu pula, para fungsionaris partai politik (parpol) harus proaktif atau lebih intensif lagi dalam turut serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum," demikian Mirhan.
Sementara itu, Dr H Mohammad Efendy, SH, MH, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, mengajak, melihat permasalahan, mengapa masih banyak warga yang tak menggunakan hak memilih pada Pemilu lalu.
Pakar hukum tatanegara pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Kalsel itu, mengungkapkan, penyebab masih banyaknya warga yang tidak memilih pada Pemilu selama ini antara lain, karena tak terdaftar sebagai pemilih.
Selain itu, mereka tidak ribet dengan urusan kartu tanda pemilih, sementara sistem administrasinya terkesan terlalu birokrasi.
Sebagai contoh mahasiswa Unlam yang terdaftar sebagai pemilih di kampung halamannya ketika hari pelaksanaan Pemilu, mereka tidak mungkin pulang atau meninggalkan kuliah, cuma untuk memilih.
"Belajar dari pengalaman Pemilu masa lalu, pihak pemerintah atau yang berwenang hendaknya mencari solusi terbaik agar partisipasi masyarakat jangan terus berkurang," demikian Moh Efendy.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013