Oleh: Herlina Lasmianti
Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Konflik sosial atau perseteruan antar kelompok masyarakat di Tabalong, Kalimantan Selatan banyak didominasi persoalan ganti rugi atau pembebasan lahan, kata kapolres.
Hal ini diungkapkan Kapolres Tabalong, AKBP Didik Sudaryanto, Kamis di Tanjung, dalam acara pelatihan penanggulangan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
"Persoalan pembebasan dan ganti rugi lahan yang tidak tepat sasaran masih banyak terjadi di Tabalong dan penyelesaian sengketa mulai tingkat desa perlu dioptimalkan," jelas Didik.
Dalam pemaparannya, Kapolres mengingatkan dalam penanganan konflik baik tingkat kecamatan hingga kabupaten harus mengutamakan cara mediasi atau perundingan.
Para kepala desa, babinsa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga camat pun harus harus memahami dasar hukum dalam penanganan konflik. Diantaranya Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Mengingat konflik yang terjadi berawal dari kebijakan atau perijinan baik sektor perkebunan, pertambangan hingga angkutan trayek.
"Saat ini dokumen tata cara kerja penyelesaian sengketa sedang disusun dan rencananya akan disosialisasikan ke seluruh kepala desa, camat, danramil, babinsa hingga tokoh masyarakat," tambah Didik.
Pelatihan penanganan konlik dan keamanan dalam negeri juga diisi dengan simulasi penanganan terhadap �kelompok masyarakat yang protes terhadap hasil perhitungan akhir pemilukada.
Simulasi konflik sosial diikuti puluhan anggota satuan sabhara Polres Tabalong menampilkan team negosiasi yang dipimpin Aiptu Dewa Putu Alit yang melakukan perundingan dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.
Termasuk aksi pengamanan terhadap sejumlah provokator hingga aksi penyemprotan air untuk mengurai para pendemo.
Simulsi penanganan konflik sosial di wilayah hukum Polres Tabalong juga disaksikan anggota forum koordinasi pimpinan daerah, Sekda Tabalong serta seluruh undangan dari berbagai elemen masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Konflik sosial atau perseteruan antar kelompok masyarakat di Tabalong, Kalimantan Selatan banyak didominasi persoalan ganti rugi atau pembebasan lahan, kata kapolres.
Hal ini diungkapkan Kapolres Tabalong, AKBP Didik Sudaryanto, Kamis di Tanjung, dalam acara pelatihan penanggulangan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
"Persoalan pembebasan dan ganti rugi lahan yang tidak tepat sasaran masih banyak terjadi di Tabalong dan penyelesaian sengketa mulai tingkat desa perlu dioptimalkan," jelas Didik.
Dalam pemaparannya, Kapolres mengingatkan dalam penanganan konflik baik tingkat kecamatan hingga kabupaten harus mengutamakan cara mediasi atau perundingan.
Para kepala desa, babinsa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga camat pun harus harus memahami dasar hukum dalam penanganan konflik. Diantaranya Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Mengingat konflik yang terjadi berawal dari kebijakan atau perijinan baik sektor perkebunan, pertambangan hingga angkutan trayek.
"Saat ini dokumen tata cara kerja penyelesaian sengketa sedang disusun dan rencananya akan disosialisasikan ke seluruh kepala desa, camat, danramil, babinsa hingga tokoh masyarakat," tambah Didik.
Pelatihan penanganan konlik dan keamanan dalam negeri juga diisi dengan simulasi penanganan terhadap �kelompok masyarakat yang protes terhadap hasil perhitungan akhir pemilukada.
Simulasi konflik sosial diikuti puluhan anggota satuan sabhara Polres Tabalong menampilkan team negosiasi yang dipimpin Aiptu Dewa Putu Alit yang melakukan perundingan dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.
Termasuk aksi pengamanan terhadap sejumlah provokator hingga aksi penyemprotan air untuk mengurai para pendemo.
Simulsi penanganan konflik sosial di wilayah hukum Polres Tabalong juga disaksikan anggota forum koordinasi pimpinan daerah, Sekda Tabalong serta seluruh undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013