DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik untuk mempelajari bagaimana tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah bagi Provinsi Jawa Timur tersebut.
Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin, Jumat (28/6), Kabupaten Gresik cukup bagus dalam tata kelola dan penyaluran CSR ke masyarakat, hingga Banjarmasin patut mencontohnya.
"Karena di daerah kita ini juga cukup besar pembagian CSR dari perusahaan-perusahaan untuk masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik," tuturnya.
Menurutnya, besaran CSR di Kota Banjarmasin juga mencapai miliaran rupiah, karena ada ribuan perusahaan yang cukup besar berada di ibukota provinsi ini.
Dari itu, lanjut dia, tata kelola CSR harus benar-benar baik sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi pembangunan di masyarakat, yakni, nyata adanya.
Karena jangan sampai tata kelola CSR ini tidak sesuai atau tidak tepat sasaran.
"Kalau tidak tepat sasaran, hingga tidak kelihatan nyata, kemana dana CSR itu," ujarnya.
Maka dari itu, kata politisi Gerindra tersebut, perlu disoroti lebih dalam akan penyaluran dana CSR ini di daerah, pihaknya di legislatif juga akan terus memberikan masukan kepada pemerintah kota agar tata kelolanya tepat.
"Hasil ilmu yang kita pelajari di Gresik ini akan kita sampaikan nantinya ke pemerintah kota," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Bambang Yanto Purnomo yang juga ikut dalam kunjungan kerja tersebut menyampaikan, bahwa Kabupaten Gresik dalam pengelolaan dana CSR sangat maksimal.
Menurut politisi Demokrat tersebut, Kabupaten Gresik dengan APBD tiga triliun itu mampu mengembangkan daerahnya bedaya tarik tinggi, dengan bisa memanfaatkan maksimal dana CSR.
Di mana, kata dia, dana CSR itu di peruntukkan bagi fisik bangunan seperti pembuatan taman kota dan landmark.
"Ini yang harus kita contoh, apalagi di sana ada lembaga khusus yang menanganinya," papar Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin, Jumat (28/6), Kabupaten Gresik cukup bagus dalam tata kelola dan penyaluran CSR ke masyarakat, hingga Banjarmasin patut mencontohnya.
"Karena di daerah kita ini juga cukup besar pembagian CSR dari perusahaan-perusahaan untuk masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik," tuturnya.
Menurutnya, besaran CSR di Kota Banjarmasin juga mencapai miliaran rupiah, karena ada ribuan perusahaan yang cukup besar berada di ibukota provinsi ini.
Dari itu, lanjut dia, tata kelola CSR harus benar-benar baik sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi pembangunan di masyarakat, yakni, nyata adanya.
Karena jangan sampai tata kelola CSR ini tidak sesuai atau tidak tepat sasaran.
"Kalau tidak tepat sasaran, hingga tidak kelihatan nyata, kemana dana CSR itu," ujarnya.
Maka dari itu, kata politisi Gerindra tersebut, perlu disoroti lebih dalam akan penyaluran dana CSR ini di daerah, pihaknya di legislatif juga akan terus memberikan masukan kepada pemerintah kota agar tata kelolanya tepat.
"Hasil ilmu yang kita pelajari di Gresik ini akan kita sampaikan nantinya ke pemerintah kota," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Bambang Yanto Purnomo yang juga ikut dalam kunjungan kerja tersebut menyampaikan, bahwa Kabupaten Gresik dalam pengelolaan dana CSR sangat maksimal.
Menurut politisi Demokrat tersebut, Kabupaten Gresik dengan APBD tiga triliun itu mampu mengembangkan daerahnya bedaya tarik tinggi, dengan bisa memanfaatkan maksimal dana CSR.
Di mana, kata dia, dana CSR itu di peruntukkan bagi fisik bangunan seperti pembuatan taman kota dan landmark.
"Ini yang harus kita contoh, apalagi di sana ada lembaga khusus yang menanganinya," papar Bambang.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019