Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS melakukan audensi dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.
Kehadian Noormiliyani yang didampingi Kadistan TPH Batola Murniarti ini diterima Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy. Bupati Batola ini melakukan audensi terkait pengajuan tambahan kouta pupuk bersubsidi, khususnya untuk wilayah Batola.
Usulan penambahan kouta pupuk ini disampaikan terkait adanya rencana pengurangan alokasi pupuk terhadap Batola akibat ketidaksinkronan data luas bahan baku sawah sehubungan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang perbedaannya sangat signifikan.
Berdasarkan data survei pertanian (SP) BPS 2018 seluas 104.163 hektar, berdasarkan data konsultan (LP2B) 85.653 hektar, dan berdasarkan data Kementarian Agraria dan Tata Ruang/BPN 61.525 hektare.
Akibat perbedaan tersebut berpengaruh terhadap rencana pengalokasian pupuk bersubsidi untuk Batola, dari yang semula untuk Urea 9.400 ton, NPK 4.860 ton, dan SP 36 1.835 ton (pada tahun 2018) hanya menjadi 3.360 ton Urea, NPK 3.070 ton, dan SP 36 978 ton (di tahun 2019).
Kekurangan inilah yang diupayakan Noormiliyani agar dikembalikan. Mengingat pupuk bersubsidi sangat diperlukan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan rakyat di Batola yang memiliki luas mencapai 10.229 hektare.
Audensi yang dilakukan Bupati Batola ini mendapat tanggapan positif dari Dirjen PSP Sarwo Edhy dan sepakat menambah alokasi jatah pupuk Batola namun pembagiannya diserahkan melalui Pemprov dengan menambah jatah alokasi pupuk untuk Provinsi Kalsel dari semula tahun 2018 Urea 21,273 ton menjadi 37,894 ton, SP-36 dari 4.070 ton menjadi 6.578 ton, ZA dari 709 menjadi 1.000 ton, NPK 26.082 ton menjadi 39.607 ton, organik dari 3.374 menjadi 4.700 ton di tahun 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kehadian Noormiliyani yang didampingi Kadistan TPH Batola Murniarti ini diterima Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy. Bupati Batola ini melakukan audensi terkait pengajuan tambahan kouta pupuk bersubsidi, khususnya untuk wilayah Batola.
Usulan penambahan kouta pupuk ini disampaikan terkait adanya rencana pengurangan alokasi pupuk terhadap Batola akibat ketidaksinkronan data luas bahan baku sawah sehubungan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang perbedaannya sangat signifikan.
Berdasarkan data survei pertanian (SP) BPS 2018 seluas 104.163 hektar, berdasarkan data konsultan (LP2B) 85.653 hektar, dan berdasarkan data Kementarian Agraria dan Tata Ruang/BPN 61.525 hektare.
Akibat perbedaan tersebut berpengaruh terhadap rencana pengalokasian pupuk bersubsidi untuk Batola, dari yang semula untuk Urea 9.400 ton, NPK 4.860 ton, dan SP 36 1.835 ton (pada tahun 2018) hanya menjadi 3.360 ton Urea, NPK 3.070 ton, dan SP 36 978 ton (di tahun 2019).
Kekurangan inilah yang diupayakan Noormiliyani agar dikembalikan. Mengingat pupuk bersubsidi sangat diperlukan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan rakyat di Batola yang memiliki luas mencapai 10.229 hektare.
Audensi yang dilakukan Bupati Batola ini mendapat tanggapan positif dari Dirjen PSP Sarwo Edhy dan sepakat menambah alokasi jatah pupuk Batola namun pembagiannya diserahkan melalui Pemprov dengan menambah jatah alokasi pupuk untuk Provinsi Kalsel dari semula tahun 2018 Urea 21,273 ton menjadi 37,894 ton, SP-36 dari 4.070 ton menjadi 6.578 ton, ZA dari 709 menjadi 1.000 ton, NPK 26.082 ton menjadi 39.607 ton, organik dari 3.374 menjadi 4.700 ton di tahun 2019.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019