Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyita dokumen penting dari kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya di Jalan Sedap Malam Surabaya dan anak perusahaannya PT Yekape di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya.
"Hari ini kami menggeledah dua kantor itu untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang kami butuhkan," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Dia memastikan telah membuka kembali perkara dugaan korupsi YKP/ PT Yekape Surabaya dengan status penyidikan setelah beberapa kali sebelumnya pernah disidik oleh Kejaksaan Negeri Surabaya maupun Kejati Jatim hingga tahun 2015 dan berujung penghentian atau P21.
Penggeledahan di Kantor YKP dan PT Yekape Surabaya berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIB. "Ada banyak dokumen penting yang kami sita," katanya.
Didik menjelaskan YKP Surabaya dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil berasal dari tanah negara bekas "Eigendom Verponding" yang dikuasai Pemkot Surabaya. Sedangkan PT Yekape Surabaya terbentuk di era 1980-an saat Wali Kota Surabaya dijabat Poernomo Kasididi, untuk meneruskan usaha YKP di bidang properti, setelah ada ketentuan dari Bank Tabungan Negara (BTN).
Pendirian PT Yekape menindaklanjuti aturan Kementerian Perumahan Rakyat, terkait pengadaan tanah, yaitu untuk mendapatkan kredit pengadaan rumah (KPR) dari BTN harus berbentuk badan usaha.
Didik mengungkapkan, sejak awal berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya, yang mengindikasikan bahwa berbagai kegiatan dan usaha yang dikelola oleh yayasan ini merupakan salah satu aset Pemkot Surabaya.
Hingga terbit Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan, Wali Kota Surabaya yang ketika itu dijabat Soenarto Soemoprawiro, pada sekitar tahun 2000, kemudian menunjuk Sekretaris Daerah M Yasin sebagai Ketua YKP Surabaya.
Namun pada 2002, Wali Kota Soenarto kembali menunjuk dirinya dan 9 pengurus baru untuk memimpin YKP Surabaya. Pengurus baru itu terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum mengubah AD/ART untuk memisahkan diri dari Pemkot Surabaya. "Selanjutnya YKP dan PT Yekape berjalan seolah diprivatisasi oleh para pengurus hingga asetnya kini berkembang mencapai triliunan rupiah," ujar Didik.
Data yang dihimpun penyidik Kejati Jatim, YKP tercatat terakhir kali setor ke kas daerah Pemkot Surabaya pada 2007.
Pada 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket yang memberikan rekomendasi agar seluruh aset YKP dan PT Yekape diserahkan kembali ke Pemkot Surabaya namun ditolak oleh para pengurusnya.
"Tim penyidik kami sudah menemukan perbuatan melawan hukum oleh para pengurus yang menguasai YKP dan PT Yekape. Ada kerugian negara yang nilainya fantastis dalam perkara ini," ucap Didik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Hari ini kami menggeledah dua kantor itu untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang kami butuhkan," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Dia memastikan telah membuka kembali perkara dugaan korupsi YKP/ PT Yekape Surabaya dengan status penyidikan setelah beberapa kali sebelumnya pernah disidik oleh Kejaksaan Negeri Surabaya maupun Kejati Jatim hingga tahun 2015 dan berujung penghentian atau P21.
Penggeledahan di Kantor YKP dan PT Yekape Surabaya berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIB. "Ada banyak dokumen penting yang kami sita," katanya.
Didik menjelaskan YKP Surabaya dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil berasal dari tanah negara bekas "Eigendom Verponding" yang dikuasai Pemkot Surabaya. Sedangkan PT Yekape Surabaya terbentuk di era 1980-an saat Wali Kota Surabaya dijabat Poernomo Kasididi, untuk meneruskan usaha YKP di bidang properti, setelah ada ketentuan dari Bank Tabungan Negara (BTN).
Pendirian PT Yekape menindaklanjuti aturan Kementerian Perumahan Rakyat, terkait pengadaan tanah, yaitu untuk mendapatkan kredit pengadaan rumah (KPR) dari BTN harus berbentuk badan usaha.
Didik mengungkapkan, sejak awal berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya, yang mengindikasikan bahwa berbagai kegiatan dan usaha yang dikelola oleh yayasan ini merupakan salah satu aset Pemkot Surabaya.
Hingga terbit Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan, Wali Kota Surabaya yang ketika itu dijabat Soenarto Soemoprawiro, pada sekitar tahun 2000, kemudian menunjuk Sekretaris Daerah M Yasin sebagai Ketua YKP Surabaya.
Namun pada 2002, Wali Kota Soenarto kembali menunjuk dirinya dan 9 pengurus baru untuk memimpin YKP Surabaya. Pengurus baru itu terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum mengubah AD/ART untuk memisahkan diri dari Pemkot Surabaya. "Selanjutnya YKP dan PT Yekape berjalan seolah diprivatisasi oleh para pengurus hingga asetnya kini berkembang mencapai triliunan rupiah," ujar Didik.
Data yang dihimpun penyidik Kejati Jatim, YKP tercatat terakhir kali setor ke kas daerah Pemkot Surabaya pada 2007.
Pada 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket yang memberikan rekomendasi agar seluruh aset YKP dan PT Yekape diserahkan kembali ke Pemkot Surabaya namun ditolak oleh para pengurusnya.
"Tim penyidik kami sudah menemukan perbuatan melawan hukum oleh para pengurus yang menguasai YKP dan PT Yekape. Ada kerugian negara yang nilainya fantastis dalam perkara ini," ucap Didik.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019