Presiden Joko Widodo dalam amanatnya saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila mengatakan sumber daya manusia yang berkompeten akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju.
"Pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan memperoleh perhatian lebih dari yang lainnya. Lalu SDM yang kompeten akan menyejahterakan masyarakat yang berakhlak mulia, yang ber-Pancasila, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan oleh para 'founding fathers' kita," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di halaman Gedung Pancasila, komplek Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu.
Menurut Presiden, tantangan internasional akan semakin berat, seperti keterbukaan dan persaingan yang semakin tinggi hingga perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi.
"Hal itu dikarenakan semakin besarnya ruang bagi berita bohong, hujatan, dan fitnah di masyarakat," katanya.
Sementara itu, menurut Jokowi, persoalan dalam negeri seperti masalah ketimpangan dan kemiskinan terus diperbaiki pemerintah.
"Kita harus optimistis, kita harus yakin telah berada pada jalur yang benar. Kita telah membangun infrastruktur yang mempersatukan bangsa kita. Kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, kita telah berhasil menurunkan ketimpangan dan kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan peluang kerja ditengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak," kata Presiden.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak seluruh komponen bangsa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan, serta akademisi untuk berperan serta dan mendukung pembangunan SDM Indonesia.
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah anggota dan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Komplek Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Sabtu (1/6/2019). (Bayu Prasetyo)
Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni.
Pada 74 tahun yang lalu, Pancasila dirumuskan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
Hal itu dilakukan untuk menetapkan dasar negara Indonesia.
