Penetapan kembali embarkasi Banjarmasin untuk pemberangkatan calon jemaah haji Tahun 2013 asal Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dikhawatirkan gagal.
Kekhawatiran dari Nasrullah AR, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Jumat, berkaitan persyaratan pemerintah Arab Saudi, untuk angkutan jemaah calon haji 2013.
"Bila persyaratan yang sejak lama dimaklumkan pemerintah Arab Saudi itu tak terpenuhi, berarti kita gagal untuk mempertahankan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai embarkasi haji," tandasnya.
Pemerintah Arab Saudi sejak lama mengisaratkan, mereka hanya membolehkan pesawat berbadan lebar (Air Bus) dengan kapasitas penumpang minimal 500 orang, untuk angkutan jemaah calon haji.
Sedangkan salah satu syarat secara teknis, untuk pendaratan Air Bus, panjang landasan pacu (run way) minimal 3.500 meter, sementara landasan pacu di Bandara Syamsudin Noor, baru 2.500 meter.
"Tampaknya kita lalai merespon isarat tersebut, sehingga ketika pemerintah Arab Saudi memberlakukan persyaratan itu, kita jadi kerepotan. Hal itu berarti secara tidak langsung pemerintah kita tak penuhi anamah," ujarnya.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi keagamaan itu, kemungkinan kegagalan mempertahankan Banjarmasin sebagai embarkasi haji, tidak terlepas dari persoalan pembebasan lahan untuk pengembangan Bandaran Syamsudin Noor.
"Dengan upaya pembebasan lahan yang berlarut-larut menjadi alasan bagi PT Angkasa Pura (AP) I Banjarmasin untuk meningkatkan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor," tandas politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
"Vokalis" PPP itu berpendapat, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru yang paling bertanggung jawab atas upaya pembebasan lahan untuk peningkatan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor, karena berada di wilayahnya.
"Seharusnya Pemkot Banjarbaru haru tegas dalam pembebasan lahan, guna kepentingan umum, yaitu peningkatan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor agar bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal," demikian Nasrullah.
Angkutan jemaah calon haji dari embarkasi Banjarmasin selama ini hanya menggunakan pesawat jenis Boeng, dengan kapasitas angkut penumpang sekitar 375 orang.
Bandara Syamsudin Noor berstatus sebagai embarkasi haji secara penuh, sejak Tahun 2006, sedangkan dua tahun sebelumnya baru semi embarkasi, dengan sistem pemberangkatan jemaah calon haji lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sebelumnya lagi atau sekitar tahun 1980-an sampai awal 2000 untuk pemberangkatan jemaah calon haji asal Kalsel lewat embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur atau Bandara Sepinggan.
Sebelum menggunakan embarkasi Balikpapan, jemaah calon hasil asal "Bumi Perjuagan Pangeran Antasari" Kalsel lewat Bandara Juanda, dengan penampungan Asraa Haji Sukolelo Surabaya, Jawa Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Kekhawatiran dari Nasrullah AR, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Jumat, berkaitan persyaratan pemerintah Arab Saudi, untuk angkutan jemaah calon haji 2013.
"Bila persyaratan yang sejak lama dimaklumkan pemerintah Arab Saudi itu tak terpenuhi, berarti kita gagal untuk mempertahankan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai embarkasi haji," tandasnya.
Pemerintah Arab Saudi sejak lama mengisaratkan, mereka hanya membolehkan pesawat berbadan lebar (Air Bus) dengan kapasitas penumpang minimal 500 orang, untuk angkutan jemaah calon haji.
Sedangkan salah satu syarat secara teknis, untuk pendaratan Air Bus, panjang landasan pacu (run way) minimal 3.500 meter, sementara landasan pacu di Bandara Syamsudin Noor, baru 2.500 meter.
"Tampaknya kita lalai merespon isarat tersebut, sehingga ketika pemerintah Arab Saudi memberlakukan persyaratan itu, kita jadi kerepotan. Hal itu berarti secara tidak langsung pemerintah kita tak penuhi anamah," ujarnya.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi keagamaan itu, kemungkinan kegagalan mempertahankan Banjarmasin sebagai embarkasi haji, tidak terlepas dari persoalan pembebasan lahan untuk pengembangan Bandaran Syamsudin Noor.
"Dengan upaya pembebasan lahan yang berlarut-larut menjadi alasan bagi PT Angkasa Pura (AP) I Banjarmasin untuk meningkatkan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor," tandas politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
"Vokalis" PPP itu berpendapat, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru yang paling bertanggung jawab atas upaya pembebasan lahan untuk peningkatan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor, karena berada di wilayahnya.
"Seharusnya Pemkot Banjarbaru haru tegas dalam pembebasan lahan, guna kepentingan umum, yaitu peningkatan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor agar bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal," demikian Nasrullah.
Angkutan jemaah calon haji dari embarkasi Banjarmasin selama ini hanya menggunakan pesawat jenis Boeng, dengan kapasitas angkut penumpang sekitar 375 orang.
Bandara Syamsudin Noor berstatus sebagai embarkasi haji secara penuh, sejak Tahun 2006, sedangkan dua tahun sebelumnya baru semi embarkasi, dengan sistem pemberangkatan jemaah calon haji lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sebelumnya lagi atau sekitar tahun 1980-an sampai awal 2000 untuk pemberangkatan jemaah calon haji asal Kalsel lewat embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur atau Bandara Sepinggan.
Sebelum menggunakan embarkasi Balikpapan, jemaah calon hasil asal "Bumi Perjuagan Pangeran Antasari" Kalsel lewat Bandara Juanda, dengan penampungan Asraa Haji Sukolelo Surabaya, Jawa Timur.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013