Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin siap mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dijadwalkan pada Senin (29/4).
"Kanim Banjarmasin bersama-sama dengan Lapas Narkotika Karang Intan serta Kanwil Kemenkumham Kalsel pada tahun 2019 dipilih menjadi satuan kerja yang diusulkan untuk menjadi Satker berpredikat WBK," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan Dodi Karnida Halilintar Atmaja, Kamis (25/4).
Dia pun secara khusus mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dalam rangka persiapan deklarasi tersebut.
"Jika Satker menjadi WBK, maka tahun berikutnya ditargetkan untuk meningkat menjadi WBBM, sehingga pada tahun 2025 birokrasi kami bisa berkelas dunia sesuai Rencana Strategis Nasional (Renstra) yang telah ditetapkan," papar Dodi.
Dalam kunjungan di Kantor Imigrasi Banjarmasin, Dodi juga memantau bisnis proses pembuatan paspor dan pelayanan izin tinggal orang asing dari mulai antrian sampai dengan proses selesai yang kedua sistem pelayanan itu menggunakan versi terbaru yaitu Versi 2.
Dalam sistem terbaru itu, antara lain tersambung dengan data base e-KTP dan data base TKI di BNP2TKI, sehingga validitas identitas pemohon sangat terjamin kebenarannya.
Zona integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan Unit Pelaksana Teknis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Jika sudah demikian, maka pelayanan pemerintahan bisa unggul dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain, sehingga setidaknya banyak investor yang tertarik dan nyaman berinvestasi di Indonesia guna menggerakkan roda perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kantor Imigrasi deklarasi pembangunan bebas korupsi
Kamis, 25 April 2019 21:19 WIB
ika Satker menjadi WBK, maka tahun berikutnya ditargetkan untuk meningkat menjadi WBBM, sehingga pada tahun 2025 birokrasi kami bisa berkelas dunia sesuai Rencana Strategis Nasional (Renstra) yang telah ditetapkan