Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, Gazali Al fatah di Paringin, ibu kota Balangan, Senin mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kemensos RI perihal pelaksanaan program tersebut.
"Pemerintah daerah sementara ini belum memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program seperti itu sehingga diambil kebijakan untuk mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat," katanya.
"Bedah Kampung" sendiri merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kemensos RI yang bertujuan membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan rumah layak huni," katanya.
Pemerintah menargetkan dapat melakukan perbaikan dan renovasi 500 buah RTLH pertahun yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat.
Menurutnya, bupati setempat telah memberikan persetujuan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai acuan untuk mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan usulan kepada pemerintah pusat.
"Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh bupati menyikapi usulan secara tertulis yang kami sampaikan sebelumnya melalui surat dengan Nomor 465/319/SNT-BLG/2012 tentang Usulan Renovasi RTLH Warga Tergolong Tidak Mampu," ujarnya.
Atas usulan tersebut, bupati setempat kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 406/320/SNT-BLG/2012.
Selain kegiatan renovasi terhadap 264 buah RTLH, tambahnya, juga akan dilakukan pembuatan dan pembangunan sistem sanitasi serta sarana air bersih bagi 100 buah rumah.
"100 buah rumah tersebut berada di Desa Ajung, Kecamatan Awayan yang berdasarkan pendataan tidak memiliki sarana air bersih dan sistem sanitasi yang baik," katanya.
Berdasarkan data Disnakertrans setempat, RLTH di Balangan masing-masing terdapat di Kecamatan Paringin sebanyak 25 buah, 53 buah di Paringin Selatan, Lampihong 30 buah, Juai 8 buah, Batumandi 29 buah, Awayan 83 buah, Tebing Tinggi 11 buah dan Halong 25 buah. C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
