Peningkatan pendapatan negara 2013 yang disepakati Rp1.529 triliun atau naik Rp21,9 triliun dari rencana awal RAPBN 2013 membuat nilai transfer ke daerah juga naik hingga Rp49,8 triliun atau menjadi Rp528,6 triliun dari pagu APBN-P 2012.


Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II Dit Penyusunan APBN, Agung Widiadi di Banjarmasin, Rabu mengatakan, kenaikan tersebut, berdasarkan adanya peningkatan dana alokasi khusus (DAK) bagi 183 kabupaten daerah tertinggal sebesar Rp3,88 triliun.

Dari jumlah DAK tambahan tersebut, kata dia, sebesar Rp2 triliun dimanfaatkan untuk infrastruktur pendidikan dan jalan masing-masing Rp1 triliun, serta kebijakan "affirmative policy sebesar Rp1,88 triliun, sehingga DAK rata-rata per daerah mengalami kenaikan.

Selain itu, tambah Agung, juga dimanfaatkan untuk pengalihan anggaran dekonsentrasi atau tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK sebesar Rp417,1 miliar serta peningkatan dan penyesuaian pengingkatan tunjangan guru.

Kedatangan Agung ke Banjarmasin dalam rangka melakukan "editors meeting" bersama dengan redaktur seluruh media lokal Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan tema Peran APBN Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Daerah.

Menurut Agung, arah kebijakan DAK 2013 tersebut, diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki keuangan rendah dalam membiayai pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Khusus Kalimantan Selatan, terdapat dua kabupaten yang masuk sebagai kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala.

Pada kesempatan tersebut, Agung juga memaparkan tentang rencana belanja negara yang disepakati Rp1,683 triliun atau naik Rp47,2 triliun dari rencana awal dalam APBNP.

"Bila dibandingkan dengan penerimaan negara Rp1,5 triliun lebih dan belanja mencapai 1,6 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai 1,65 persen PDB," katanya.

Beberapa mata anggaran belanja negara antara lain untuk belanja barang mencapai Rp167 triliun atau naik Rp3,4 triliun dari pagu APBN-P 2012 sedangkan belanja modal Rp216 triliun atau naik Rp38,3 triliun.

Belanja modal tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur antara lain untuk jalan dan jembatan, pembangunan pangkalan udara dan lainnya.

Selain itu juga untuk pembangunan energi listrik untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik termasuk memacuk proyek 10 ribu megawatt sebesar Rp11,8 triliun.

Kemudian untuk subsidi pangan Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp16,2 triliun dan subsidi untuk bantuan publik antara lain PT KAI Rp704,8 miliar, PT Pelni Rp726,5 miliar dan LKBN ANTARA Rp89,8 miliar.

  Selanjutnya, subsidi benih Rp1,5 triliun, bunga kredit Rp1,2 triliun dan pajak DTP Rp4,8 triliun untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional./D.
(T.U004/B/I006/I006) 28-11-2012 19:10:17


: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.