Permintaan itu sebagaimana wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surinto ST di Banjarmasin, Rabu.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi tersebut menegaskan, perubahan prosentase bagi hasil batu bara itu terutama buat daerah penghasil.
Mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu tersebut menerangkan, selama ini daerah penghasil batu bara hanya menerima 80 persen dari lima (5) persen dari 13,5 persen bagian negara.
"Kita berharap bagian daerah penghasil minimal 10 persen dari 13,5 persen bagian negara," pinta atau sarannya menjawab Antara Kalsel.
Ia berkeyakinan pula, dengan perubahan prosentase yang cukup besar dari bagi hasil batu bara atau 10 persen dari bagian negara, maka kita/Kalsel akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik.
"Apalagi selama Kalsel sebagai penghasil batu bara terbanyak ketiga secara nasional, yang barang tentu akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar pula," lanjutnya.
Laki-laki berdarah Jawa kelahiran 1972 itu juga berharap, agar kehadiran pemerintah berusaha memperbaiki tataniaga komoditas andalan Kalsel yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota dan berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih.
Selain batu bara, yang belakangan menjadi komoditas andalan "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel yaitu karet dan hasil perkebunan kelapa sawit, demikian Surinto.
Permintaan yang mengatasnamakan rakyat Kalsel tersebut sehubungan kedatangan Jokowi ke Banjarmasin (27/3) berkampanye sebagai petahana dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Di Kalsel saat ini hampir pada semua (11) kabupaten terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit, baik skala besar atau perusahaan maupun kebun rakyat.
Pewarta: SukarliEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
