"Solusi energi alternatif dimaksud berupa mikrohidro dan nuklir," ungkap Ibnu Sina, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu, sekembali komisinya konsultasi dengan Kemenristek.
"Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan," lanjutnya mengutip saran Menristek kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Saran Menristek atau mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu, berkaitan dengan masalah Kalsel khusunya, yang beberapa tahun belakangan mengalami krisi listrik, sementara provinsi tersebut juga merupakan lumbung energi.
Ia menerangkan, dalam kunjungan kerja keluar (kunker) daerah Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan itu, mendatangi Kemenristek, guna membicarakan berbagai masalah, antara lain rencana pembangunan kebun raya.
Selain itu, membicarakan kemungkinan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalsel yang luas wilayahnya sekitar 37.000 Km2, terbagi 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa.
"Karena dalam kesempatan pertemuan di Banjarmasin beberapa hari lalu, Menristek yang juga asal `urang banua` Kalsel itu menyatakan, provinsi yang merupakan daerah asalnya juga punya potensi untuk membangun PLTN," ungkapnya.
Sedangkan rencana pembangunan kebun raya di kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel di Banjarbaru (35 Km utara Banjarmasin) itu, merupakan kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), yang berada di bawah Kemenristek.
Dalam pertemuan dengan Menristek beserta jajarannya itu juga membicarakan peningkatan peran dan pengembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai rujukan penelitian.
Sementara Kemenristek menjadi menjadi mitra daerah dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menristek dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
"Sedangkan SIDA itu sendiri sebagai wadah bersama Akademisi, Bisnismen dan Goverment (ABG)," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Ketika pertemuan tersebut, Menristek juga mengungkap dana penelitian di Indonesia saat ini sangat kecil, yaitu secara nasional masih 0,08 persen, yang seharusnya minimal satu persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN," demikian Ibnu Sina.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
