Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat melaporkan, sebagai sebab akibat kunker yang terkesan seperti maraton tersebut, "Rumah Banjar" yang menjadi tempat kegiatan wakil rakyat provinsi itu kosong dari aktivitas anggota terhormat.
Pasalnya, habis rapat paripurna DPRD Kalsel, Kamis (21/3) siang para wakil rakyat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut melalui komisi masing-masing bepergian ke luar daerah.
Bahkan ada di antara dari 55 anggota DPRD Kalsel yang kelihatannya pergi duluan, sehingga rapat paripurna lembaga legislatif tersebut hanya hadir 28 orang (termasuk ketua dan seorang wakil ketua).
Ketika dikonfirmasi Pelaksana tugas Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Riduansyah MAP membenarkan kepergian wakil rakyat provinsinya ke luar daerah dalam melaksanakan tugas kedewanan 21- 23 Maret 2019.
"Para anggota DPRD Kalsel itu ke luar daerah ada yang studi komparasi dan ada pula yang konsultasi dengan kementerian kerkait sesuai pembidangan atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing komisi," tuturnya.
Sebagai contoh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra konsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) di Jakarta.
Kemudian Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan dari PPP konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI) di Jakarta.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Dr (HC) Supian HK SH dari Partai Golkar konsultasi ke Ditjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Sedangkan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) studi komparasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
"Dalam studi komparasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel mempelajari manajemen pengelolaan untuk cabang olahraga berprestasi," demikian Riduansyah.
Pewarta: SukarliEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
