"Sebab krisis monoter tersebut bisa berdampak pada perekonomian Kalsel, seperti permintaan batu bara dunia yang menurun," tandas FPKS melalui juru bicaranya Budiman Mustaf pada rapat paripurna DPRD setempat, di Banjarmasin, Kamis.
"Penurunan permintaan batu bara dunia tersebut juga bisa meningkatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan pertambangan dan jumlah pengangguran akan bertambah ," lanjutnya dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2013.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan saat rapat paripurna dewan yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi itu, FPKS juga berharap, pada program APBD 2013 diarahkan pula untuk pemberdayaan kelompok usaha bersama ekonomi.
Pemberdayaan kelompok usaha tersebut, menurut wakil rakyat dari PKS itu, bisa melalui pemberian stimulan dana bergulir, yang benar-benar harus sampai dan tepat sasaran.
Selain itu, dalam penyiapan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah hendaknya pula dapat diselesaikan secara komprehensip, terarah dan terukur, demikian FPKS DPRD Kalsel yang diketuai H Husaini Suni.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi berharap, agar melalui APBD 2013 tercipta perbaikan sistem pelayanan bagi para pelaku ekonomi, sehingga memacu perbaiian produksi industrinya.
FPG DPRD Kalsel melalui juru bicaranya H Gusti Rudiansyah juga berharap, melalui APBD 2013, sektor kebudayaan dan kepariwisataan agar lebih mendapatkan perhatian kembali dari Pemprov setempat.
Selain itu, melalui peningkatan APBD yang signifikan pada Tahun 2013, Pemprov Kalsel hendaknya mampu membangun "bargaining" dengan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan kendala yang berkaitan qouta pasokan BBM.
"Qouta pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, baik dari jenis solar maupun bensin," demikian wakil rakyat dari Partai Golkar itu, dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Sekdaprov Kalsel HM Arsyadi mewakili gubernur setempat.
RAPBD Kalsel 2013 terdiri pendapatan Rp4,27 triliun lebih dan belanja Rp4,5 triliun lebih, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp225 miliar lebih.
Khusus pendapatan pada RAPBD 2013 mengalami kenaikan sekitar Rp1,3 triliun lebih (44,21%) bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Murni 2012.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
