Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belakangan ini terkesan bertambah parah dan tak ada peningkatan.
Hal itu dikemukakan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Zaini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Banjarmasin, Rabu.
"Padahal perubahan hari kerja bagi anggota DPRD Kalsel dari enam menjadi lima bertujuan untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyat tersebut," ujar politisi PDIP itu.
Sebagai contoh kesadaran sebagian anggota dewan, untuk pulang dari "Rumah Banjar" (gedung DPRD Kalsel) hingga sore dalam lima hari kerja, tak mematuhi.
Terhadap masalah disiplin atau kinerja anggota dewan tersebut, BK sudah memberi teguran secara lisan, baik langsung kepada individu yang bersangkutan maupun pimpinan fraksi masing-masing, bahkan ke pimpinan DPRD Kalsel.
"Namun teguran BK tersebut seakan tak dihargai. Karenanya ke depan BK akan lebih tegas lagi dalam penegakkan disiplin ataupun penaatan terhadap kode etik anggota dewan," tandasnya.
"Dengan sikap tegas tersebut, diharapkan kinerja dan disiplin anggota DPRD Kalsel bisa makin meningkat," lanjut wakil rakyat yang menyandang S1 dan S2 bidang ilmu hukum itu.
Ia mengaku, dalam penegakkan disiplin dan peningkatan kinerja anggot DPRD Kalsel cukup sulit dan bukan pekerjaan yang mudah, tanpa kesadaran yang bersangkutan.
Pasalnya tidak tertutup kemungkinan agar anggota yang tidak senang dan berusaha untuk mengebiri tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BK, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PDIP itu.
"Contohnya, ketika BK DPRD Kalsel mau konsultasi mengenai penegakaan disiplin dan kode etik anggota dewan ke Kementerian Dalam Negeri, batal," ungkapnya tanpa menyebut penyebabnya.
 "Padahal jadwal kunjungan kerja keluar daerah itu sudah menjadi keputusan Badan Musyawarah DPRD Kalsel. Ketika itu tak ada tabrakan kegiatan," demikian Zaini./Shn/D.
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
