Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS kembali menerima penghargaan tingkat nasional berupa anugerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Award 2018, di Ballroom Krakatau Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara.
Inovasi dan komitmen Pemerintah Daerah Mengintegrasi SLRT Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah diterapkan Batola dinilai Kementerian Sosial RI layak mendapatkan anugerah SLRT Award 2018.
Hanya ada 6 kabupaten/kota se-Indonesia yang berhasil meraih anugerah dari Kementerian Sosial tersebut yakni, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Bantaing, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sumbawa,Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, terdapat satu provinsi yang menerima anugerah yaitu, Nusa Tenggara Barat karena dinilai sangat mendukung atas pelaksanaan SLRT di wilayahnya baik berupa pendanaan maupun kebijakan.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarrudin mengatakan, sejak 2016 hingga saat ini SLRT menunjukan perkembangan yang menggembirakan yang ditandai terus meningkatnya jumlah daerah dalam penerapannya.
Tahun 2016, sebut dia, hanya 50 kabupaten/kota, tahun 2017 terdapat 78 kabupaten/kota, dan 2018 mengalami lonjakan mencapai 138 kabupaten/kota.
Sedangkan tahun 2019, menurut dia, ditarget sekurang-kurangnya mencapai 150 kabupaten/kota.
Terkait penghargaan yang diberikan, Dirjen sangat mengapresiasi komitmen daerah dalam hal penerapan SLRT dan penanggulangan kemiskinan.
Kerena itu, dia mengucapkan, terima kasih kepada tim SLRT mulai dari fasilitator, partisisan, manajer serta mitra kerja organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perguruan tinggi maupun pengusaha.
Dirjen menambahkan pemberdayaan sosial Kemensos telah mengembangkan SLRT sebagai layanan sosial satu pintu sejak tahun 2016. Hal itu sesuai mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Dia menargetkan tahun 2019 dapat mendirikan SLRT ini di 150 kabupaten/kota dan daerah penyelenggara akan memperoleh dukungan APBN selama tiga tahun pertama.
Setelah itu, jelas dia, mereka diharapkan meneruskan secara mandiri menggunakan anggaran daerah.
Terpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS bertekad untuk lebih meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan SLRT di wilayahnya.
Isteri mantan Bupati Batola 2002-2012 dan 2012 – 2017 H Hasanuddin Murad itu berencana memberikan dukungan dana melalui APBD yang peruntukannya dalam memberikan tambahan insentif bagi pelaksana SLRT.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Batola H Fuad Syekh menambahkan, dalam peningkatan pelaksanaan SLRT ke depan, saat ini pihaknya selain merencakan membuat payung hukum berupa Perbup juga melakukan beberapa perencanaan lainnya seperti, membuat mall pelayanan dimana layanan SLRT menjadi bagian yang tak terpisahkan.
Selain itu, beber dia, mendorong semua desa mendirikan puskessos yang pendanaannya didukung pemdes melalui dana desa/APBDes, melanjutkan pelaksanaan SLRT pasca bantuan APBN dengan pendanaan APBD guna membiayai pelaksanaan serta mendorong program-program inovasi daerah tentang penanggulangan kemiskinan.
Pemkab Batola raih SLRT Awards 2018
Jumat, 27 Juli 2018 9:42 WIB