Staf ahli Gubernur Kalsel Hadi Susilo yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, setelah Jero Wacik mendengarkan penjelasan Gubernur Kalsel serta perwakilan tiga provinsi Kalimantan lainnya, akhirnya diputuskan BBM Kalimantan baik yang subsidi maupun non subsidi akan ditambah.
Tentang jumlah penambahan kuota BBM tersebut, kata Hadi, akan kembali dibicarakan antara BPH Migas dengan empat gubernur Kalimantan di Banjarmasin dalam waktu secepatnya.
"Pada kesempatan tersebut, Pak Andi Someng dari BPH Migas langsung menetapakan segera mengadakan rapat untuk memutuskan penambahan kuota BBM di Banjarmasin dalam waktu secepat-cepatnya," katanya.
Sebelumnya, pada Senin (21/5) forum empat gubnernur yang dipimpin Gubernur Kalsel juga telah mengadakan dengan komosi VII DPR untuk menyampaikan berbagai persoalan BMM Kalimantan.
Pada pertemuan tersebut, forum empat gubernur meminta, pemerintah menambah kuota BBM Kalimantan dalam waktu secepatnya, melalui mekanisme pengalihan kuota BBM dari daerah lain sampai proses administrasi penambahan kuota BBM tersebut selesai
Penambahan kuota BBM, kata Hadi, biasanya perlu mekanisme cukup lama, sehingga dikhawatirkan penambahan akan terlambat dan antrean BBM di Kalsel sulit untuk diatasi.
Dengan demikian, sambil menunggu proses mekanisme penambahan kuota BBM Kalimantan, maka pengalihan jatah BBM dari daerah lain yang mendapatkan kuota BBM lebih banyak merupakan jalan tercepat.
Berdasarkan perhitungan Forum Gubernur se Kalimantan jumlah kebutuhan riil BBM subsidi untuk premium mencapai 6.215.572 kiloliter (kl) dan solar 1.249.159 kl.
Untuk Kalsel terdiri dari premium 583.593 kl dan solar 317.810 kl, Kalteng 449.850 kl premium dan 275.894kl solar.
Kaltim dibutuhkan sebanyak 672.009 Kl premium dan 294.230 kl solar dan Kalimantan Barat membutuhkan 510.120 kl untuk premium dan 361.225 kl solar.
Mendesak pemerintah pusat agar segera menambah kuota BBM, Forum Pedulu Banua Kalsel melakukan aksi protes dengan melakukan blokade pengiriman tongkang batu bara ke luar Kalsel, di jembatan Barito.
Blokade yang berlangsung pada Sabtu (26/5) selama satu hari tersebut sebagai peringatan kepada pemerintah pusat bahwa desakan yang mereka lakukan tidak main-main.
Upaya yang dilakukan masyarakat Kalsel tersebut, pada Rabu (30/5) juga diikuti oleh masyarakat Kaltim, yang juga memblokade tongkang batu bara di sungai Mahakam.
 "Hari ini Gubernur Kaltim tidak bisa hadir dalam rapat, karena di daerahnya sedang ada aksi blokade pengiriman batu bara," kata Hadi./B/D
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
