Sebab, menurut Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk listrik), serta perhubungan dan lingkungan hidup itu, tanpa kejelasan dan koordinasi, embargo batu bara tersebut bisa menimbulkan persoalan baru.
"Persoalan baru itu, bukan cuma bagi orang/daerah lain, tapi juga bisa terhadap daerah sendiri, yang mungkin sama-sama tidak kita kehendaki," tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.
"Namun jika ada kejelasan dan koordinasi yang baik, maka embargo batu bara tersebut mungkin akan membuahkan hasil maksimal," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Sebagai contoh, embargo batu bara itu hanya untuk suplai bahan bakar pembangkit listrik di Pulau Jawa bila pemerintah pusat tidak mau menambah kouta BBM untuk Kalimantan, termasuk Kalsel.
"Tapi batu bara untuk ekspor serta keperluan lain non PLN, misalnya biar diloskan saja. Cara seperti itu, mungkin pengusaha/perusahaan tambang batu bara bisa memaklumi," saran anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar tersebut.
Mengenai ucapan/statmen Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait embargo batu bara dan permohonan tambahan kouta BBM, politisi senior Partai Golkar tersebut, menyayangkannya.
"Karena statmen Menteri ESDM tersebut bisa menambah parah luka masyarakat Kalimantan, termasuk Kalsel yang sedang menuntut keadilan pemerintah pusat," tandasnya didampingi rekannya satu komisi Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 "Semestinya, seorang menteri arif dan bijaksana dalam merespon segala aspirasi masyarakat, jangan emosi dan sampai mengundang kemarahan rakyat. Misalnya langsung mengundang gubernur, untuk duduk satu meja guna mencari solusi terbaik," demikian Puar. Shn/D
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
