Pengakuan tersebut dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya, Kolonel Inf. (Purn) Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna dewan itu dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di provinsi tersebut.
Layanan air bersih dari PDAM di Kalsel sekarang rata-rata di bawah 50 persen untuk daerah perkotaan dan 20 persen bagi daerah pedesaan, keadaan itu masih jauh dari target MDGs Tahun 2015 sebesar 80 persen.
Oleh karena itu, dengan penambahan penyertaan modal kepada PDAM diharapkan dapat lebih memperkuat struktur permodalam perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih.
"Dengan penguatan struktur permodalan, diharapkan pula PDAM tersebut dapat meningkatkan kinerja serta cakupan pelayanan air bersih bagi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan," demikian Rudy Ariffin.
Rencana penambahan penyertaan modal kepada PDAM di Kalsel itu berjumlah Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010, untuk sembilan kabupaten/kota.
PDAM yang bakal mendapatkan suntikan dana tersebut, PDAM Bandarmasih, milik pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin, PDAM Intan Banjar dengan cakupan layanan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Selain itu, PDAM milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST) Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM, berharap agar badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih lebih mengingkatkan layanan.
Layanan air bersih dari PDAM itu diharapkan sampai ke pedesaan/daerah pinggiran, seperti dekat kawasan pertambangan, karena masyarakatnya kesulitan mendapatkan air bersih, ujar Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel yang diketuai H. Ahmad Bisung.*6*
: Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
