Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Susilo di Banjarmasin, Rabu mengatakan, berdasarkan hasil rapat empat gubernur Kalimantan dengan komisi VII pasa Senin (21/5), komisi VII setuju kuota BBM Kalimantan ditambah.
Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan empat gubernur tersebut, kata Hadi, komisi VII mengundang dinas dan instansi terkait untuk melakukan dengar pendapat tentang kemungkinan adanya penambahan kuota BBM tersebut.
"Saat ini kita juga masih menunggu bagaimana hasil dengar pendapat tersebut, kita sangat berharap ada informasi positif hasil perjuangan forum empat gubernur kemaren," katanya.
Pada pertemuan tersebut, kata dia, komisi VII mengaku bisa memahami, mengerti dan akan memperjuangkan agar kuota BBM Kalimantan ditambah.
Menurut dia, sebagai wakil rakyat, para Gubernur berjuang keras memperjuangkan hak rakyat tersebut, karena kondisi ketersediaan BBM didaerah sudah sangat memprihatinkan, sehingga penambahan kuota BBM adalah satu-satunya jalan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
Dia menambahkan, Kementerian ESDM maupun BPH Migas yang membagi-bagi kuota BBM diharapkan lebih bijak dan mengevaluasi kembali kuota BBM bersubsidi.
"Dari 40 juta kiloliter BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN, jatah untuk Kalimantan cuman 7 persen, Jawa 59 persen, sedangkan kuota provinsi lain diatas kuota Kalimantan," kata Hadi Susilo.
Kekurangan kuota BBM di Kalsel, menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial dan ekonomi, dikhawatirkan bila kondisi tersebut tetap berlangsung inflasi di Kalsel dengan nilai yang cukup tinggi tidak bisa dihindarkan.
Mendesak keputusan penambahan kuota BBM untuk Kalimantan, masyarakat Kalsel yang tergabung dalam Forum Peduli Banua bakal melakukan blokade terhadap tongkang batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLTU di daerah Jawa seperti Suralaya.
Blokade dengan mengerah sekitar 250 kapal kelotok tersebut bakal dilaksanakan di sungai bawah jembatan Barito pada 26 Mei 2012.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
