Komisi VII DPR-RI mendukung penambahan kuota bahan bakar minyak untuk wilayah Kalimantan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Jakarta yang dihubungi via "balckberry mesenger" mengatakan, dukungan tersebut disampaikan pada pertemuan yang dilakukan antara forum empat gubernur dan Komisi VII DPR-RI pada Senin (21/5).
"Intinya komisi VII DPR-RI mendukung penambahan kuota Kalimantan, dan mereka akan segera memanggil BPH-Migas, Pertamina dan Hiswana Migas pada Rabu (23/5)," katanya.
Sambil menunggu persetujuan pemerintah, kata Rudy, pihaknya meminta untuk memenuhi kekurangan tersebut, sementara waktu diambilkan dari kelebihan kuota BBM daerah lain.
Menurut Gubernur, pengalihan kuota dari daerah lain merupakan solusi tercepat mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Kalimantan.
Pengalihan tersebut, kata dia, hanya bersifat sementara sampai proses administrasi penambahan kuota BBM tersebut selesai
Penambahan kuota BBM, kata dia, biasanya perlu mekanisme cukup lama, sehingga dikhawatirkan penambahan akan terlambat dan antrean BBM di Kalsel sulit untuk diatasi.
Dengan demikian, sambil menunggu proses mekanisme penambahan kuota BBM Kalimantan, maka pengalihan jatah BBM dari daerah lain yang mendapatkan kuota BBM lebih banyak merupakan jalan tercepat.
Berdasarkan perhitungan Forum Gubernur se Kalimantan jumlah kebutuhan riil BBM subsidi untuk premium mencapai 6.215.572 kiloliter (kl) dan solar 1.249.159 kl.
Untuk Kalsel terdiri dari premium 583.593 kl dan solar 317.810 kl, Kalteng 449.850 kl premium dan 275.894kl solar.
Kaltim dibutuhkan sebanyak 672.009 Kl premium dan 294.230 kl solar dan Kalimantan Barat membutuhkan 510.120 kl untuk premium dan 361.225 kl solar.
Hingga kini, para gubernur tersebut masih di Jakarta untuk terus memperjuangkan penambahan kuota BBM Kalimantan, sesuai dengan diharapkan.
"Insya Allah baru Rabu (23/5) kami kembali ke daerah, untuk meyampaikan hasil perjuangan yang telah dilakukan," katanya.
Sebelumnya, farum peduli banua Kalsel akan memblokir sungai jembatan Barito pada 26 Mei 2012, bila pemerintah pusat tidak juga mengabulkan keinginan masyarakat Kalsel agar kuota BBM ditambah sesuai dengan kebutuhan./Shn/D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
