Kalau cuma pegawai tetap yang mendapat THR, sementara honorer tak kebagian, itu namanya kurang berkeadilan
Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan, pemberian tunjangan hari raya (THR), terutama di provinsinya agar lebih berkeadilan.

"Kalau cuma pegawai tetap yang mendapat THR, sementara honorer tak kebagian, itu namanya kurang berkeadilan," ujar Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Selasa.

Harapan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan itu

berkaitan dengan pemberian THR pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah yang terkesan kurang berkeadilan.

Kesan kurangnya berkeadilan itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut menunjuk contoh pemberitaan bahwa pegawai honorer pada instansi pemerintah daerah bakal tak mendapatkan THR 1439 H.

Pasalnya THR 1439 H untuk para honorer tersebut tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tahun 2018.

Politikus muda Pertai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu berharap, agar bagaimana cara pemerintah daerah (Pemda) setempat mengusahakan supaya para tenaga honorer juga mendapat THR 1439 H.

"Mungkin Pemda setempat bisa menganggarkan dalam Perubahan APBD 2018 buat THR 1439 H pada honorer. Kan ketimbang tidak mendapatkan THR semasekali, lebih baik terlambat," tuturnya.

"Syukur-syukur dengan kebijakan Pemda setempat THR 1439 H para honorer tersebut mereka terima sebelum hari `H` Idul Fitri 1439 H atau bersamaan dengan pegawai tetap," lanjutnya.

Mengenai besaran nilai THR 1439 H para honorer tersebut, dia menyatakan, tidak terlalu jauh mencampuri, karena hal itu sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah setempat.

Namun Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan berharap, jika memungkinkan besaran THR para honorer tersebut satu bulan honor mereka.

"Karena THR bukan cuma sekedar sebuah tradisi, tetapi mempunyai makna atau nilai yang tiada terhingga dalam kehidupan para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta," demikian HM Lutfi.




 

Pewarta: Syamsudin Hasan
Editor : Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.