Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda berpendapat, administrasi kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius, karena menyangkut hak dan kewajiban warga negara terutama di dalam pembangunan.
Pendapat itu dalam pemandangan umum terhadap usul Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalimantan Selatan (Kalsel) disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD provinsi setempat yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Senin.
Menurut FPG, pengelolaan dengan baik terhadap administrasi kependudukan akan berdampak pada pelayanan dasar publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta dalam ruang lingkup yang lebih besar perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Oleh sebab itu, lanjut FPG dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Bardiansyah tersebut, perlu pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum guna penyelenggaraan administrasi kependuduk yang lebih baik lagi.
"Apalagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat," lanjut FPG tersebut.
Selain itu, untuk menciptakan database (data induk/dasar) kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun akan datang, demikian Wakil rakyat dari Partai Golkar.
Pendapat yang hampir senada dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi seraya menambahkan, bahwa kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan.
"Hampir semua kegiatan pembangunan, baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek dan sekaligus sebagai objek," lanjut Fraksi PKS yang dibacakan Danu Ismadi Saderi.
Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduk di Kalsel atau usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD setempat yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra untuk menjadi raperda inisiatif lembaga legislatif tersebut.
Administrasi kependudukan perlu perhatian serius
Selasa, 15 Mei 2018 5:04 WIB
Hampir semua kegiatan pembangunan, baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek dan sekaligus sebagai objek