Kepala Bagian Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Pemprov Kalsel Syamsir Rahman di Banjarmaisin, Senin mengatakan, belum adanya data riil tersebut terungkap dalam pertemuan antara Pertamina, Pemprov Kalsel dan DPRD pada Sabtu (12/5)/
"Tentu ini sangat menyedihkan, PT Pertamina belum memiliki data riil tentang kebutuhan BBM Kalsel, makanya kita kurang terus," katanya.
Menurut dia, Pertamina baru akan melakukan pendataan melalui sistem "Smart Card" atau kartu pintar, namun ditolak oleh sebagian masyarakat Kalsel sehingga tidak jadi diberlakukan.
Belum adanya data riil tersebut, berakibat kuota BBM Kalsel sering tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan pada 2012, untuk wilayah Kalimantan, jatahnya berkurang dari sebelum 7,19 persen menjadi hanya 7 persen.
Padahal, tambah Syamsir, pada 2011, pasokan BBM Kalsel telah kurang dibanding dengan kebutuhan, makanya Gubernur Kalsel telah mengirimkan surat agar kuota Kalsel ditambah, namun ternyata justru dikurangi.
Berkurangnya kuota BBM tersebut, kata dia, berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kalsel dan inflasi yang dikhawatirkan akan naik pada 2012, karena antrean yang terjadi di seluruh SPBU di Kalsel berimbas pada pendistribusian barang di seluruh daerah.
Mengatasi masalah tersebut, Pemprov Kalsel selain telah mengirim kepada pemerintah pusat juga telah menyampaikan kepada tim monoting dari staf Wakil Presiden yang berkunjung ke Kalsel pada Senin siang.
"Berbagai persolan perekonomian di Kalsel, telah kita sampaikan kepada staf Wakil Presiden yang mengadakan pertemuan dengan Gubernur, Hiswana Migas, Adepl dan seluruh unsur terkait di Aula Pemprov Kalsel," katanya.
Dari pertemuan tersebut, tambah Syamsir, tim monitoring yang dipimpin Kabid Pengendalian Inflasi Tuti, berjanji akan membawa persoalan tersebut dalam sidang yang dipimpin Presiden pada Juni 2012.
Diharapkan, dari pertemuan tersebut BBM Kalsel akan ditambah sesuai dengan kekurangan kuota yang ada saat ini.
"Memang Pak Jero Wacik sudah menjanjikan akan menambah kuota BBM Kalsel, tetapi itukan belum pasti, karena penghitungannya masih secara global," katanya.
Sedangkan Kalsel, berharap ada perhitungan secara rinci penambahan tersebut berapa untuk Kalsel, Kaltim, Kalteng maupun Kalbar, sehingga tidak ada tarik antara provinsi bertetangga tersebut./B/C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
