Mensos Minta Pemda Validasi Data Penduduk Miskin

Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Menteri Sosial Idrus Marham meminta seluruh pemerintah daerah melakukan validasi data mengenai jumlah penduduk miskin sehingga memudahkan pemerintah pusat menyiapkan bantuan.

"Pemda harus rajin melakukan validasi data sehingga jumlah penduduk miskin akurat dan memudahkan pemerintah pusat menyiapkan hingga menyalurkan bantuan," ujarnya di Banjarbaru, Senin.

Pernyataan itu disampaikan mensos yang mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan dan bansos beras sejahtera di Lapangan Murjani Banjarbaru, Kalsel.

Ia mengatakan, angka kemiskinan bersifat dinamis sehingga sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan sesuai kondisi masyarakat yang cenderung berubah jika memiliki usaha.

"Angka kemiskinan itu dinamis dan kisaran persentase 5 sampai 10 persen bisa keluar masuk tergantung usaha dan perekonomian masyarakat sehingga dibutuhkan validasi data," ungkapnya.

Disebutkan, perubahan jumlah orang miskin bisa terjadi apabila perekonomian masyarakat membaik maka jumlahnya mengalami penurunan, sebaliknya jika ekonomi susah, angkanya naik.

"Jika penghasilan masyarakat tinggi maka jumlah penduduk miskin berkurang dan apabila ekonomi susah seperti pabrik tutup dan perusahaan bangkrut pasti angkanya naik," ucap dia.

Dikatakan, saat ini jumlah penduduk miskin sebanyak 26,5 juta orang lebih dan berusaha diturunkan. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dijalankan pemerintah.

Ditekankan, program itu cukup efektif mengurangi jumlah penduduk miskin apalagi ke depan dimodifikasi sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha memperbaiki kehidupannya.

"Modifikasi dilakukan melalui kerja sama dan saling sinergi dengan lembaga dan kementerian terkait agar masyarakat bisa dibantu sesuai kreativitas dan usaha yang dijalankan," kata dia.

Dikatakan, selain modifikasi, besaran bantuan yang diberikan juga berbeda dan tidak lagi sama seperti bantuan sebelumnya yang disamaratakan bagi seluruh penerimanya.

"Ke depan, besaran dana bantuan tidak lagi flat atau sama antara satu dan lainnya. Ada standar minimal dan standar maksimal, jika penerima kreatif memiliki usaha dibantu lebih banyak," katanya.