Pertamina Dan Aparat Harus Tegas

Pertamina dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian di Kalimantan Selatan, diminta tegas dalam menangani masalah bahan bakar minyak (BBM) di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.

Permintaan itu dari Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Sabtu, sehubungan permasalahan BBM yang tak kunjung berakhir, hampir sepanjang tahun 2011 dan memasuki 2012 hingga triwulan I.

Oleh karena itu, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut sependapat dengan sikap atau saran gubernurnya H Rudy Ariffin, yaitu Pertamina supaya menutup Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) nakal, seperti melayani pelangsir.

Untuk itu pula, Pertamina dan aparat yang mendapat tugas dalam pengamanan penyaluran atau distribusi BBM agar melakukan pengawasan lebih ketat lagi, bukan cuma sekedar basa-basi, misalnya permainan oprator SPBU dengan pelangsir.

Mengenai antrean yang semakin panjang bagi kendaraan bermotor pada sejumlah SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi di Kalsel, dia menyatakan, hal itu antara lain karena ketidakjelasan/ketidaktegasan sikap pemerintah pusat bersama beberapa anggota DPR-RI.

"Ketidakjelasan/ketidaktegasan itu, menimbulkan spekulan-spekulan BBM, seperti yang terjadi di 'Bumi Perjuangan Pangeran Antasari' Kalsel, yang pada gilirannya menambah beban dan derita masyarakat," ujarnya. "Coba kalau jelas dan tegas, misalnya kalau mau menaikan harga BBM, ya naikan saja atau sebaliknya dinyatakan tak naik, niscaya situasi dan kondisi terkait BBM tidak separah seperti beberapa hari belakangan ini, terutama di wilayah Kalsel," lanjutnya.

Anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu, mengaku, heran dan bertanya-tanya, mengapa persoalan BBM di provinsi lain tidak separah di provinsinya? Sebagaimana pada kota-kota di Pulau Jawa serta Sumatera, antrean mobil untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU, tidak separah Kalsel, ungkap Koordinator Wilayah Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat PKS itu.

"Karenanya pula, dia meminta, Pertamina Kalsel melakukan tindakan tegas secara nyata, bukan cuma sekedar ucapan akan menindak kalau ada SPBU yang melayani jeriken," demikian Riswandi.

Sebelumnya, saat menerima pengunjukrasa terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM akhir Maret/1 April lalu, Pimpinan Pertamina Kalselteng, Asep Wicaksono, menyatakan, pihaknya akan menindak tegas terhadap SPBU yang melayani jeriken/pelangsir.

Namun kenyataan pelangsir/armada jeriken terkesan tidak takut menyedut BBM bersubsidi di SPBU, walau "di depan" aparat kepolisian. Sementara polisi yang bertugas di SPBU tersebut seakan tidak tahu menahu terhadap armada jeriken/pelangsir./shn/C

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.