Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin melakukan dialog dengan sejumlah pemilik lahan di Kabupaten Tabalong, untuk mencari solusi terhadap kian maraknya kasus unjuk rasa sengketa lahan di kabupaten tersebut.
Rudy Ariffin di Tabalong, Jumat, mengatakan konflik yang terjadi antara warga lokal dengan PT Adaro Indonesia terkait ganti rugi lahan bisa mengancam stabilitas daerah.
"Padahal stabilitas menjadi syarat utama suatu daerah untuk membangun, karena itu diharapkan konflik terkait lahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin serta mengacu pada aturan yang berlaku," katanya.
Orang nomor satu di Kalsel itu pun mengakui konflik yang ada dipicu berbagai faktor diantaranya aturan yang belum memberikan rasa keadilan dari pihak terkait serta aspek sosiologi dan ekonomi.
Dihadapan gubernur, sejumlah pemilik lahan pun mengungkapkan selama ini mereka merasa dirugikan akibat adanya kasus tumpang tindih lahan di sekitar areal tambang, sementara proses ganti rugi lahan yang dilakukan pihak Adaro sering tidak tepat sasaran.
Karena banyak uang ganti rugi lahan justru dinikmati oknum tertentu yang bukan pemilik lahan secara sah.
"Kami berharap PT Adaro Indonesia bisa meninjau ulang kembali proses pembebasan lahan yang selama ini dilakukan, mengingat adanya oknum perusahaan yang ikut 'bermain'," ujar Subianto, pemilik lahan asal Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
Hal senada juga dilontarkan Kadiman, pemilik lahan di wilayah Murung PUdak yang juga merasa dirugikan dengan banyaknya kasus tumpang tindih lahan atau kepemilikan segel ganda.
Menanggapi pernyataan sejumlah pemilik lahan, General Manager PT Adaro Indonesia, Priyadi menegaskan kalau pihaknya tidak punya kewenangan atas kepimilikan atau hak tanah.
"Adaro bukan pejabat yang berwenang atas hak tanah karena perusahaan sendiri harus taat terhadap hukum yang berlaku, selain itu kita juga menindak tegas oknum karyawan yang terlibat dalam permainan ganti rugi lahan," ujar Priyadi.
Dialog yang dilaksanakan sekitar 30 menit tersebut juga disaksikan sejumlah anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kalsel, diantaranya Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Syarifuddin, Danrem 101 Antasari Kol Inf Komaruddin S, Asisten Intelijen Kejati Kalsel, Undang Mughofal, Bupati Tabalong, Rachman Ramsyi, pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Bupati Tabalong, Rachman Ramsyi berharap konflik antara warga dengan PT Adaro terkait tuntutan hak adat yang berbuntut dengan aksi penutupan jalan angkutan batu bara bisa dituntaskan.
"Akibat aksi penutupan jalan tambang milik Adaro beberapa waktu lalu menyebabkan aktivitas angkutan batu bara terganggu karena itu diharapkan konflik ini bisa tuntas," tambah Rachman./mia/C
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
