Tolak Pelayaran P Sembilan

Warga yang tinggal di beberapa pulau di Kecamatan Pulau Sembilan, sekitar 84 mil sebelah selatan ibu kota Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menolak pelayaran kapal perintis KM Delta Sembada dari Pulau Sembilan-Banjarmasin.

"Karena warga di pulau tidak ada yang berangkat ke Banjarmasin atau sebaliknya dari Banjarmasin ke Pulau Sembilan melalui jalan laut," kata Kepala Desa Tanjung Nyiur M Yahya Kaco, Selasa.

Sebaiknya, pemerintah atau Dinas Perhubungan menutup jalur pelayaran Pulau Sembilan-Banjarmasin, karena perputaran waktu pelayaran yang ditempuh kapal perintis KM Delta Sembada ke pulau-pulau terpencil akan lebih lama.

Kondisi tersebut juga diinginkan warga Pulau Sembilan yang lainnya, diantaranya, seorang guru SDN yang sudah 20 tahun mengabdi di pulau terpencil Pulau Sembilan, Tugiman.

Menurut dia, sebelum kapal perintis membuka pelayaran dari Pulau Sembilan ke Banjarmasin, rute pelayaran Pulau Sembilan-Kotabaru bisa lebih cepat yakni, sekitar tujuh hari sekali.

Namun setelah kapal perintis tersebut membuka pelayaran ke Banjarmasin (PP) rute pelayaran dari pulau-pulau kecil ke Kotabaru hanya 13 hari sekali atau dua kali setiap bulan.

Mendingan dana yang dipakai untuk BBM dan operasional ke Banjarmasin-Pulau Sembilan disubsidikan ke warga saja, karena penumpang ke Banjarmasin tersebut tidak ada.

Selain akan menghemat biaya operasional dan BBM, ketersediaan sembako di pulau-pulau terpencil di Kotabaru juga akan lebih terjaga, karena waktu yang ditempuh jauh lebih cepat.

Dengan kondisi saat ini, sering terjadi stok sembako di Pulau Sembilan menipis.

Sementara itu, untuk membuka pulau terisolasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengoperasikan kapal perintis KM Delta Sembada dan KM Multiguna.

Khusus untuk KM Delta Sembada membuka pelayaran pulau-pulau kecil di Kabupaten Kotabaru, dan Tanah Bumbu serta Banjarmasin Kalimantan Selatan juga Sulawesi./C/D

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.