Kita sudah kerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, petugas pelabuhan serta Polda Jawa Timur dan Polda Kalimantan Tengah,Banjarmasin, 31/10 (Antara) - Polda Kalsel berupaya melakukan pemutusan jaringan pengedar obat Zenith atau Carnophen yang diketahui dipasok dari Pulau Jawa.
"Kita sudah kerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, petugas pelabuhan serta Polda Jawa Timur dan Polda Kalimantan Tengah," kata Wakapolda Kalsel Kombes Pol Nasri di Banjarmasin, Selasa.
Hal itu dikatakan Nasri kepada wartawan usai menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Polda Kalsel Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Bidang Hukum, HAM dan Keamanan di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri.
Menurutnya, aliran pasokan obat terlarang yang telah dicabut izin edarnya oleh Badan POM itu coba diputus dari sumbernya yang diduga dari Pulau Jawa.
"Pintu masuknya seperti pelabuhan pun kita awasi ketat, anggota tidak boleh lengah sedikit pun, termasuk jika ditemukan oknum aparat ikut terlibat pasti kita tindak tegas," ucap Nasri.
Selain penegakan hukum yang terus dilakukan, Kepolisian pun gencar melakukan upaya pencegahan.
Cara pencegahan yang dilakukan di antaranya melalui sosialisasi Bhabinkamtibmas ke masyarakat dan pemasangan spanduk imbauan di area publik serta ke media massa baik cetak, elektronik maupun media online.
"Penegakan hukum dan pencegahan kami upayakan berjalan seimbang, dan diharapkan seluruh elemen masyarakat dan Pemda ikut sama-sama dalam pemberantasan pperedaran bat Zenith itu sama halnya dengan narkotika," tutur Nasri.
Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama di Banjarmasin, juga mengingatkan aparat untuk tidak hanya gencar melakukan penindakan tetapi pencegahan juga lebih diutamakan.
"Kalau yang ditangkap cuma kurir kecil buat apa, hanya membuat sesak penjara, fokuslah memburu sang bandar besar yang memasok barang ke Kalsel," bebernya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itupun berharap, tokoh masyarakat dan Pemda lebih berperan dalam pencegahan.
"Kalsel ini korban, kepala daerah mesti menyadari itu, ayo kita sadarkan masyarakat, karena mental orang Kalimantan akan rusak akibat Zenith dan kriminalitas jadi tinggi nantinya," tutur Bambang.
Menurutnya, aliran pasokan obat terlarang yang telah dicabut izin edarnya oleh Badan POM itu coba diputus dari sumbernya yang diduga dari Pulau Jawa.
"Pintu masuknya seperti pelabuhan pun kita awasi ketat, anggota tidak boleh lengah sedikit pun, termasuk jika ditemukan oknum aparat ikut terlibat pasti kita tindak tegas," ucap Nasri.
Selain penegakan hukum yang terus dilakukan, Kepolisian pun gencar melakukan upaya pencegahan.
Cara pencegahan yang dilakukan di antaranya melalui sosialisasi Bhabinkamtibmas ke masyarakat dan pemasangan spanduk imbauan di area publik serta ke media massa baik cetak, elektronik maupun media online.
"Penegakan hukum dan pencegahan kami upayakan berjalan seimbang, dan diharapkan seluruh elemen masyarakat dan Pemda ikut sama-sama dalam pemberantasan pperedaran bat Zenith itu sama halnya dengan narkotika," tutur Nasri.
Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama di Banjarmasin, juga mengingatkan aparat untuk tidak hanya gencar melakukan penindakan tetapi pencegahan juga lebih diutamakan.
"Kalau yang ditangkap cuma kurir kecil buat apa, hanya membuat sesak penjara, fokuslah memburu sang bandar besar yang memasok barang ke Kalsel," bebernya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itupun berharap, tokoh masyarakat dan Pemda lebih berperan dalam pencegahan.
"Kalsel ini korban, kepala daerah mesti menyadari itu, ayo kita sadarkan masyarakat, karena mental orang Kalimantan akan rusak akibat Zenith dan kriminalitas jadi tinggi nantinya," tutur Bambang.
Sementara itu di sisi lain, pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Drs Marsauli Siregar itu, Ketua Tim Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengapresiasi Polda Kalsel atas keberhasilan membongkar sebanyak 7.320.000 butir Carnophen atau Zenith bernilai Rp 10.614.000.000.
"Progress penegakan hukumnya sudah terlihat, kini tinggal masyarakatnya yang harus kita sadarkan, utamanya penyalahguna untuk direhabilitasi dan ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya polisi dan BNN," ujar Desmond.
Pewarta: FirmanEditor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
