Pemkab HST dorong kesadaran taat pajak lewat Gebyar Panutan Pajak Kendaraan 2025

Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan melaksanakan apel gabungan sekaligus Gebyar Panutan Pajak Kendaraan 2025.

“Kegiatan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan 2025 ini untuk mendorong kesadaran kolektif taat pajak,” kata Sekretaris Daerah HST Muhammad Yani mewakili Bupati HST Samsul Rizal di Barabai, Kamis.

Baca juga: Kemenkumham Kalsel gelar bimtek Coretax System tata kelola pajak modern

Yani membacakan sambutan Gubernur Kalsel menegaskan bahwa kegiatan Gebyar Panutan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen dan keteladanan para kepala daerah, pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun tenaga non-ASN dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah, khususnya melalui penerimaan opsen yang langsung mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota,” ucapnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara dan abdi negara.

Yani mengatakan, dengan menjadi teladan, ASN dan non-ASN diharapkan memberi pesan kuat kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah wujud nyata kontribusi dalam pembangunan daerah.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah, ASN, dan non-ASN yang telah menjadi panutan dalam hal pembayaran pajak kendaraan. Tindakan ini akan memberikan dampak domino yang positif, tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membangun budaya taat pajak di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis penghargaan kepada wajib pajak teladan yang taat membayar pajak kendaraan.

Baca juga: Kalsel luncurkan diskon-pemutihan pajak kendaraan hingga akhir 2025

Melalui momentum Gebyar Panutan Pajak Kendaraan 2025, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk menjadikan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari semangat membangun Kalimantan Selatan yang lebih mandiri secara fiskal dan kuat secara ekonomi.