Pengembangan bandara di wilayah Kalimantan dalam upaya memendukung masuknya investasi mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) setempat membutuhkan dana sedikitnya 152,8 juta dolar AS.
Regional Chief Economist BNI Ahmad Alim Bahri di Banjarmasin, Rabu mengatakan, Kalimantan masih memerlukan investasi dibidang infrastruktur yang cukup besar untuk meningkatkan peran ekonomi regional Kalimantan dalam ekonomi nasional.
Pengembangan infrastruktur tersebut, kata dia, antara lain meliputi investasi untuk pembangunan pelabuhan laut sebesar Rp9.873 miliar.
Selain itu juga pengembangan Bandara yang berdasarkan rencana Kementerian Perhubungan 2011 investasi yang harus ditanamkan mencapai 152.800.000 dolar AS.
Selain itu, sarana transportasi kereta api Rp204.500 miliar, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menyiapkan dan mengimpelementasikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Menurut Ahmad wilayah pembangunan ekonomi Regional Kalimantan merupakan jantung perekonomian Indonesia, sehingga wilayah ini dipandang strategis sehingga sering disebut sebagai pulau harapan nasional Indonesia bahkan dunia.
Wilayah Kalimantan yang berbasis pada potensi ekonomi SDA terutama sektor tambang batu bara, minyak bumi, gas alam dan perkebunan, tambah dia, telah mendapatkan perhatian semua pihak.
Tantangan terbesarnya adalah dukungan infrastruktur ekonomi yang belum memadai teruama sarana prasarana transportasi jalan terutama jalan raya (trans Kalimantan).
Belum adanya pelabuhan laut dengan kualifikasi ekspor dan import, belum ada bandara dengan kualifikasi internasional.
Dengan demikian, kata dia, dalam rangka menopang ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, akselerasi pembangunan ekonomi kawasan regional Kalimantan secara terintegrasi masih sulit terwujud.
"Penyebabnya karena rendahnya kualitas infrastruktur ekonomi yang tersedia," katanya./B*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
