Jurnalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan menyoroti tunjangan daerah untuk pegawai di jajaran pemerintah provinsi setempat.
Sorotan tersebut karena belanja pegawai cukup besar menyedot Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel, seperti pada RAPBD 2012 sebesar Rp572.713.383.560,00, demikian terungkap dalam diskusi kecil JPC di Banjarmasin, Sabtu.
Menurut seorang peserta diskusi, Syahril, wajar kalau anggaran belanja pegawai lebih besar dari belanja lain, karena juga untuk membayar tunjangan yang nilainya cukup besar pula.
"Kalau saya tidak salah, tunjangan untuk eselon II Rp9 juta/bulan, eselon III Rp6 juta/bulan serta eselon IV Rp4 juta/bulan, dan bahkan tanpa eselon pun mendapat tunjangan daerah sebesar Rp2 juta/bulan," ungkapnya.
Mengenai tunjangan daerah itu, menurut Yana peserta yang lain bukan rahasia lagi dan karenanya tak mengherankan kalau banyak pegawai dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) mau pindak menjadi pegawai Pemprov Kalsel.
"Karena mereka tergiur dengan tunjangan besar tersebut, sehingga seperti seorang PNS tukang kliping koran pun bisa mendapat tunjangan Rp2 juta/bulan, belum lagi gaji," ujar wartawati itu.
"Pasalnya, tunjangan daerah di Pemkab/Pemko se Kalsel tidak sebesar di pemprov, bahkan mungkin ada Pemkab yang tak menyediakan tunjangan daerah karena anggarannya yang terbatas," demikian Yana.
Sementara itu, Sophian menambahkan, tunjangan daerah bagi pegawai Pemprov Kalsel dengan nilai yang cukup besar tersebut, menjelang periode kedua H Rudy Ariffin sebagai gubernur setempat.
Oleh sebab itu, tak mustahil pula ada pejabat di Pemprov yang terkesan enggan meninggalkan jabatan dan bahkan meminta perpanjangan status kepegawaian agar tidak pensiun.
"Sebab seorang pejabat yang pensiun, tanpa ada persiapan, maka kemungkinan yang bersangkutan kena penyakit 'post power sindrom' sehingga mempercepat penuaan," demikian Sophian.
Sedangkan Faried, wartawan sebuah harian terbaru di Kalsel mau mencoba menelusuri gaji anggota DPRD tingkat provinsi tersebut, namun belum menemukan.
"Kita juga perlu tahu, berapa sebenarnya gaji/uang pengabdian para wakil rakyat Kalsel tersebut," lanjutnya.
Mengakhiri diskusi kecilnya, JPC Kalsel menyarankan, tunjangan daerah bagi pegawai Pemprov tersebut perlu kajian ulang agar tidak terlalu membebani APBD serta menimbulkan kecemburan dan kesenjangan sosial yang makin parah./shn*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
