Kita berharap pembahasan 25 raperda tersebut bisa rampung sebelum akhir tahun 2017 atau jangan sampai menjadi tunggakan hingga 2018
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan memprogramkan pembahasan 25 rancangan peraturan daerah pada 2017.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) DPRD Kalsel M. Rosehan N.B., di Banjarmasin, Kamis, mengatakan 25 raperda tersebut berasal dari eksekutif/pemerintah provinsi 19 dan inisiatif DPRD setempat enam raperda.

Raperda yang berasal dari eksekutif/pemprov tersebut, kata mantan Wakil Gubernur Kalsel yang bergabung dnegan PDI Perjuangan itu, antara lain Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Raperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah.

Selain itu, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perkebunan Berkelanjutan, serta Raperda tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, Raperda tentang Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Ketenagalistrikan, Raperda tentang Pengusahaan Air Tanah, serta Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Raperda dari inisiatif DPRD Kalsel, yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Lokal.

Selain itu, Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Raperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Raperda tentang Kepemudaan, serta Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

"Kita berharap pembahasan 25 raperda tersebut bisa rampung sebelum akhir tahun 2017 atau jangan sampai menjadi tunggakan hingga 2018, dan kecuali itu pengesahannya tetap berdasarkan hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, setiap raperda yang akan disahkan menjadi perda harus mendapatkan hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kemendagri terlebih dahulu.


Pewarta: Syamsudin Hasan
Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026