Batulicin, (Antaranewskalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengandeng Kantor Logistik Kotabaru untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah "Bumi Bersujud".
Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, di Batulicin, Selasa, mengatakan kerja sama yang akan dilakukan dengan Kantor Logistik Kotabaru berupa pembelian gabah kering giling dari petani di Tanah Bumbu.
"Kerja sama ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Kantor Logistik di hadapan para petani saat panen tiba, dengan tujuan petani tidak susah atau bingung menjual hasil panenannya," katanya.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani salah satunya dengan melakukan perluasan lahan pertanian dengan cara membuka puluhan hektare lahan sawah baru.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan ratusan unit alat mesin pertanian (Alsintan), baik Alsintan untuk menangani sebelum panen, maupun Alsintan pasca panen.
Alsintan yang diserahkan tersebut ada yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanbu, maupun bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan terbaru yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yakni, rencana pemberian bibit padi unggul secara gratis kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani baik melalui kelompok tani maupun yang lain.
Lanjut Mardani, petani juga diberi pendampingan dalam pengelolaan sawah yang di lakukan oleh Penyuluh dari Dinas Pertanian yang bekerja sama dengan Kodim 1022.
"Langkah-langkah kebijakan dan pendampingan para penyuluh kepada petani tersebut, merupakan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kami berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu khususnya para petani semakin sejahtera," harapnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Logistik Kotabaru Sofiansyah, mengemukakan pihaknya sangat berharap bisa membeli gabah/beras hasil panen petani lokal.
"Target kami 2016 mampu membeli/menyerap hasil panen petani lokal sekitar 1.500 ton, namun kenyataanya kami hanya mampu menyerap sekitar 135 ton," terangnya.
Salah satu faktor tidak tercapainya target tersebut, karena harga beras di masyarakat/petani diatas Rp9.000/kg lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp7.300/kg.
