Pemkab Banjar Cegah Sistem PBJ Buruk

"Kami berupaya mencegah buruknya sistem pengadaan barang dan jasa agar kualitas yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan," ujar Sekda Banjar Nasrun Syah di Martapura, Rabu.

Ia mengingatkan, sistem pengadaan yang buruk dapat mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat serta mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek.

"Makanya, kami meminta aparatur yang berkaitan dengan PBJ menghindari kinerja buruk dan memperbesar biaya yang menyebabkan turunnya manfaat proyek bagi masyarakat," ujarnya.

Disebutkan, salah satu langkah mencegah buruknya sistem PBJ adalah melatih aparatur melalui bimbingan teknis (bimtek) strategi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dijelaskan, pelaksanaan bimtek sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tujuan melatih aparatur sebagai pelaksana sistem PBJ.

"Bimtek dilaksanakan satu hari pada Rabu (26/10) diikuti puluhan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Banjar dan mereka diharapkan mampu menjalankan sistem dengan baik," ucapnya.

Menurut dia, bimtek merupakan media untuk memperoleh pengetahuan dan tambahan wawasan bagi aparatur agar dapat memahami prinsip, kebijakan dan peraturan perundangan.

Ditekankan, pemahaman khususnya terkait pengadaan barang/jasa serta melaksanakan kode etik profesi dan pemerintahan yang baik sehingga hasil pengadaan sesuai harapan.

"Proses PBJ yang semakin baik, efektif, efisien, terbuka, transparan dan akuntabel sangat mendukung program pemerintah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujarnya.

Ditekankan, perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Banjar seharusnya lebih dipertegas, khususnya terkait pengumuman rencana umum pengadaan.

"Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran," katanya.