Peneliti Ekonomi Madya Senior Bank Indonesia (BI) Banjaramsin Taufik Saleh berharap pemerintah pusat tidak hanya bertumpu pada pengembangan pertambangan atau energi dalam penerapan koridor ekonomi Kalimantan.
Menurut Taufik di Banjarmasin, Jumat, dalam "Masterplan" Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), wilayah Kalimantan ditetapkan sebagai daerah pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
Terhadap penetapan tersebut, kata dia, pemerintah perlu memperjelas apakah Kalimantan hanya dipandang sebagi penyedia bahan baku energi nasional atau juga menjadi sentral pembangkit listrik.
Kalau ternyata Kalimantan, khususnya Kalsel bakal menjadi sentral pembangkit listrik, seharusnya pelaksanaan koridor tersebut diawali dengan pemikiran mengenai kemandirian energi bagi wilayah Kalimantan.
"Kita semua tahu selama ini pasokan energi di wilayah Kalimantan masih mengalami defisit yang banyak mengganggu perkembangan dunia usaha," katanya.
Menurut dia, pada dasarnya masih banyak potensi yang bisa digali di Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan kendati tantangannya cukup berat.
Tidak hanya fokus pada komoditas yang bersifat "unrenewable resources", kata Taufik, namun Kalimantan juga kaya potensi di sektor pertanian termasuk perkebunan, perdagangan maupun jasa.
Pemimpin Bank Indonesia Khairil Anwar juga mengatakan, optimistis pemerintah di wilayah Kalimantan akan mampu bersinergi untuk menjawab tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada.
Dengan demikian, kata dia, kontribusi ekonomi Wilayah Kalimantan di tingkat nasional akan makin besar.
Khairil yang kini juga menjabat Direktur Regional BI wilayah Kalimantan mengatakan, pertumbuhan Kalimantan, yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, relatif masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.
Padahal, kata dia, secara geografis Kalimantan memiliki wilayah yang relatif luas dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa atau Sumatera.
Namun kontribusi terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 9 persen, hal tersebut terjadi justru disebabkan oleh faktor non moneter antara lain infrastruktur yang belum memadai.
Sebagai contoh, dari sisi inflasi, pergerakannya justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non-moneter, seperti masalah distribusi dan suplai.
Hal tersebut menuntut peranan pemerintah daerah di wilayah
Kalimantan yang lebih strategis dalam upaya pengendalian inflasi.
Karakteristik ini menuntut pemerintah daerah di seluruh wilayah
Kalimantan untuk senantiasa menaruh perhatian pada faktor-faktor penyebab inflasi di masing-masing daerahnya.
"Alhamdulillah, komitmen Pemerintah Daerah itu salah satunya telah diwujudkan dengan terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tujuh kota di wilayah Kalimantan, antara lain Pontianak, Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan," kata Khairil./B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
