Kunjungan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air kali ini dalam rangka finalisasi pembahasan Raperda irigasi di Kalsel
Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan, dalam hal ini Panitia Khusus Raperda tentang Irigasi di provinsi tersebut kembali mau menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.


"Kunjungan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air kali ini dalam rangka finalisasi pembahasan Raperda irigasi di Kalsel," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reperda tersebut H Pribadi Heru Jaya di Banjarmasin-sebelum bertolak ke Jakarta Selasa.

Menurut anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, kunjungan ke Dirjen Sumber Daya Air tersebut perlu guna lebih memantapkan pembahasan Raperda irigasi.

"Karena kita berharapa, Raperda irigasi yang akan menjadi peraturan daerah (Perda) itu dapat menjadi payung hukum dalam mengatur pengairan pertanian secara lebih maksimal," tutur wakil rakyat bergelar sarjana perikanan (SPi) tersebut menjawab Antara Kalsel.

Pasalnya, menurut alumnus Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru itu, ada kepincangan dalam pemanfaatan sumber daya air dari irigasi di Kalsel.

Sebagai contoh irigasi Riam Kanan di Kabupaten Banjar, Kalsel belum bisa maksimal untuk mengairi persawahan terutama yang berada di bagian hilir, karena sudah banyak terpakai di daerah hulu oleh perusahaan pertambakan ikan air tawar.

"Bahkan karena tidak ada pengaturan yang lebih memadai, air limbah dari usaha pertambakan ikan tersebut seakan terbuang percuma. Padahal pertanaman padi sawah juga membutuhkan pengairan," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.

"Oleh karena itu, dengan keberadaan Perda irigasi ini nanti pengaturan pengairan yang sumber daya airnya dari irigasi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tidak ada kesan air irigasi terbuang percuma," demikian Heru.

Kunjungan kerja Pansus Raperda irigasi di Kalsel untuk konsultasi dengan Dirjen Sumber Daya Air kali ini dijadwalkan 29-31 Maret 2016, dan sebelumnya 25-27 Februari lalu.

Raperda irigasi berasal eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat bertujuan, antara lain untuk pengaturan penyediaan air buat pertanian yang belakangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama irigasi.

Karena, bagi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi petani, guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan kesinambungan/ketersediaan air dan mengatur penggunaan air secara efesien dan efektif.

Pengaturan pengguna sumber daya air tersebut sebagaimana isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemprov mempunyai wewenang mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Selain itu, mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektare sampai 3.000 hektare dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 


Pewarta: Sukarli
Editor : Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2026