Separuh Wilayah HSU Kandung Gas Bumi

Amuntai, (Kalsel.Antaranews)-Hampir separuh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memiliki kandungan gas bumi.


Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Hutbun ESDM) Kabupaten Hulu sungai Utara (HSU) Risnaidy di Amuntai, Jum'at, mengatakan separuh isi bumi wilayah HSU diperkirakan mengandung gas bumi.

"Berdasarkan peta geologi, separuh wilayah Kabupaten HSU ada kandungan gas, seperti yang terjadi baru-baru ini di Wilayah Kecamatan Babirik, warga yang mengebor subur mendapati semburan gas metana seiring keluarnya air sumur," ujar Risnaidy.

Risnaidy mengatakan, sekitar sebulan lalu warga Desa Sungai Dalam dihebohkan munculnya gas metana seiring kegiatan pengeboran sumur yang merupakan program bantuan Pansimas.

Pihak Hutbun ESDM sudah melaporkan ke Dinas Hutbun Provinsi Kalsel yang sudah mengirimkan staf tenaga ahlinya mengambil sampel semburan air dan gas metana di HSU.

"Kita masih menunggu hasil pengujian sampel air dan gas metana yang keluar dari lobang pengeboran air tanah serta tindakan apa yang berikutnya harus dilakukan," terangnya.

Risnaidy melanjutkan, guna melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan gas metana yang belum diketahui besar kandungan gas sudah dilakukan pagar batas di wilayah sumur gas yang berkedalaman 80 meter tersebut.

Namun beberapa warga mulai menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari sehingga pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) dan Puskesmas Babirik juga mengambil sampel air sumur untuk diteliti.

"Berdasarkan hasil uji Lab. BPLH dan Puskesmas Babirik ternyata air sumur di Desa Sungai Dalam tersebut masih aman untuk dikonsumsi manusia," kata Risnaidy.

Bupati HSU Abdul Wahid sudah meninjau lokasi sumur bor gas dan berpesan dinas terkait mennindaklanjuti
temuan sumber daya alam yang sangat berharga melalui koordinasi dengan provinsi.

Wahid yakin dalam perut bumi Wilayah HSU memiliki kandungan sumber daya alam yang belum tergarap, diharapkan kedepan bisa lebih diobservasi oleh pemerintah agar bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.