Balangan - (Antaranews Kalsel) - PT Adaro Indonesia di Balangan, Kalimantan Selatanl, membantah bila pembebasan lahan yang dilakukan peruashaan di bawah standart
Manager CSR PT Adaro Indonesia, yang mewakili perusahaan, Idham Kurniawan saat melaksanakan hearing dialog dengan warga Lokbatung dan anggota dewan Kabupaten Balangan di Aula Setwan DPRD setempat, Selasa menjelaskan, bahwa harga pembebasan tanah warga itu sudah di atas harga pasaran.
"Harga yang kami tawarkan di atas harga pasaran, namun masih banyak warga yang menginginkan harga lebih tinggi. Harga yang kami ajukan berdasarkan harga standart wilayah tersebut," jelas Idham Kurniawan.
Menurut Idham, harga standart wilayah tersebut, memang tidak bisa untuk membeli tanah di wilayah kota seperti di Tabalong.
Sehingga, tambah dia, seharusnya, warga mencari tempat atau tanah yang lebih murah atau sebanding dengan harga yang didapatkan.
"Jika warga memilih pindah ke wilayah Tabalong atau perkotaan, memang harga tersebut jelas tidak akan cukup, akan tetapi warga bisa menyesuaikan untuk membeli tanah di lokasi dengan harga yang sesuai dengan harga pembebasan tanahnya," terangnya dihadapan para warga.
Perusahaan, kata dia, tidak pernah melakukan intimidasi bahkan membuat warga tidak nyaman tinggal di daerah sekitar peruashaan PT Adaro, namun jika warga sudah tidak nyaman tinggal di lingkungan dekat aktivitas tambang, pihaknya sudah menyiapkan harga sesuai standart untuk pembebasan.
"Terdapat 12 keluarga yang tetap tinggal di lahan sekitar tambang, walaupun tanah yang mereka tempat sudah dibebaskan Adaro, dan ada sekitar sembilan keluarga yang tanahnya belum dibebaskan," katanya.
Bagi warga yang merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal dilokasi tersebut, dan tanahnya belum dibebaskan, PT Adaro siap membayar dengan harga yang standart.
Sementara itu Syaukani, salah satu warga yang tanahnya belum dibebaskan mengungkapkan, bahwa PT Adaro belum pernah memberikan penawaran harga, sehingga warga pun belum tahu berapa harga tanah mereka, layak atau tidaknya.
"Adaro belum memberikan tawaran berapa harganya, sehingga kamipun tidak bisa bermusyawarah mengenai layak tidaknya harga yang dipatok untuk tanah kami, akan tetapi, warga sudah dibuat tidak nyaman, dengan pemutusan jalan, pemutusan jaringan listrik negara dan diganti genset yang voltasinya tidak stabil," katanya.
Menurut Syaukani, warga menginginkan harga pengganti yang layak, yang bisa untuk membeli rumah dan kebun, sama seperti kehidupan mereka sebelumnya di desa tersebut, atau memberikan pengganti lahan relokasi yang aman dan layak.
