Data Penduduk Miskin Masih Berbeda.

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Husairi Abdi mengaku masih bingung dengan data penduduk miskin didaerahnya karena masih berbeda.


"Saya masih menemukan data yang berbeda tentang jumlah penduduk miskin, data yang saya terima dari BPS berjumlah 15.660 jiwa, tapi informasi dari SKPD lain menyebutkan 18 ribu jiwa," ujar Husairi di Amuntai, Selasa.

Selain data kemiskinan yang dipakai berdasarkan survei tahun 2011, Husairi juga menerima informasi angka jumlah penduduk miskin yang berbeda.

Husairi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten HSU Husairi berharap adanya data sinkron antara data BPS dengan data SKPD terkait jumlah penduduk miskin.

Membuka Koordinasi dan Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten HSU, Husairi berharap pemetaan kemiskinan bisa semakin jelas sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa lebih fokus diarahkan.

Biasanya, kata Husairi tingginya kemiskinan di gambarkan melalui jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran dan indeks pembangunan manusia atau IPM.

Wakil Bupati menyambut gembira adanya program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalsel untuk penanggulangan kemiskinan di HSU.

Namun Husairi menyayangkan, kegiataan rakor terkait program ini baru dilaksanakan saat RAPBD 2016 sebentar lagi akan ditetapkan.

"Semestinya jauh sebelum RAPBD 2016 diajukan sudah disusun rencana program penanggulangan kemiskinan, tapi nanti pada APBD Perubahan masih bisa diajukan," kata Husairi.

Melalui program penanggulangan kemiskinan di 2016, katanya sebanyak empat kabupaten/kota dijadikan pilot projek yakni Kabupaten HSS, Balangan, Tabalong dan HSU.

Untuk Kabupaten HSU ada empat kecamatan masuk dalam fokus program penanggulangan kemiskinan yakni Kecamatan Amuntai Selatan, Sungai Pandan, Babirik dan Danau Panggang dengan total sasaran 12 desa.

Husairi berpendapat, kemiskinan di masyarakat bersifat multidimensional, diantaranya disebabkan masyarakat miskin kurang terlibat dalam kegiatan ekonomi, terbatas akses terhadap faktor-faktor produksi disamping pola berpikir yang masih keliru.

"Sebagian masyarakat masih suka berada dalam kondisi miskin karena selalu mendapat bantuan dari program pemerintah," kata Husairi.

Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat BPMPD Kalsel Gusti Nur Aina mengatakan TKPK Provinsi Kalimantan sejak 2010 belum mengukur dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Kita belum tahu sejauhmana program ini berdampak dalam menurunkan angka kemiskinan," kata Gusti.

Ia berharap ada sinkronisasi program dari BPMPD Kalsel dengan SKPD di HSU yang dilaksanakan di 2016 untuk penanggulangan kemiskinan.

Apalagi, lanjutnya sekarang ini ada kucuran dana desa sehingga perlu kita sinkronkan program penanggulangan kemiskinan agar tidak tumpang tindih.

Gusti juga berharap upaya penanggulangan kemiskinan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

"Penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, namun juga pendidikan dan kesehatan yang menjadi mata rantai kemiskinan selama ini," katanya.