Pemprov Diminta Cari Sumber Baru PAD

Karena tampaknya banyak potensi yang bisa sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun belum tergali secara maksimal, ujarnya kepada anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa.

Selama ini pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tampaknya masih fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tutur wakil rakyat yang bergelar dokterandus dan juga seorang petani itu.

 Padahal, menurut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, masih sumber PAD,tara lain pajak air permukaan, pajak alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB),

Sebagai contoh PBBKB yang dalam beberapa tahun belakangan sudah menjadi sumber PAD, tapi belum terukur dan hasil pemungutannya masih kecil atau kurang maksimal.

"Kami dari DPRD Kalsel belum mengetahui pasti berapa liter PT Pertamina menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor selama satu tahun di provinsi ini," ujarnya.

Begitu pula perusahaan lain selaku penyedia dan penyalur BBM, yang beroperasi di provinsi� ini, seperti AKR, lanjut wakil rakyat yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel tersebut.

Dalam kaitan penyediaan dan penyaluran BBM di provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang dan sekaligus memintai keterangan kepada perusahaan itu, demikian Muharram.

Sementara berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel tahun 2014, realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PAD tak mencapai target.

Tidak tercapainya realisasi target pajak daerah tahun 2014 itu juga berkaitan dengan kelesuan pasar batu bara di dunia internasional, sehingga banyak perusahaan menunda membeli kendaraan bermotor.