Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu melaporkan, aparat keamanan sudah siap siaga di sekitar "Rumah Banjar" (gedung Dewan provinsi tersebut) sejak pukul 08.00 Wita.
Sementara pengunjukrasa dengan pemberitahuan mereka sebanyak 5.300 orang yang mengatasnamakan Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel.
Sedangkan isi dari surat KPK-APP tersebut antara lain meminta pimpinan dan anggota DPRD Kalsel turun tangan melakukan koordinasi dengan Kapolda atau Reskrimum Polda provinsi setempat.
Permintaan itu terkait janji Polda Kalsel membuka "police line" Jalan Hauling km101 di Kabupaten Tapin guna terciptanya lapangan pekerjaan bagi para anggota Asosiasi Jasa Angkutan Batu Bara dan Tongkang Kabupaten Tapin saat ini kehilangan pekerjaan.
Hilangnya pekerjaan ribuan orang itu dampak dari penutup Jalan Hauling km101 Tapin dengan Police Line (batas pemagaran dari polisi).
Sebagai catatan Kabupaten Tapin dan daerah sekitarnya merupakan daerah pertambangan batu bara sejak belasan atau puluhan tahun silam.
