"Melalui Komisi II saya akan mengusulkan segera memanggil Bakeuda Kalsel untuk klarifikasi atau menanyakan soal refocusing anggaran ke-Samsat-an," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut melalui WA-nya, Jumat (2/7) siang.
Anggota Komisi II yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu mengaku geram ketika mengetahui adanya pemotongan anggaran di tubuh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat Kotabaru yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor tersebut.
Sebagai contoh dampak dari refocusing tersebut realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD/Samsat Kotabaru atau di kabupaten paling timur Kalsel itu tidak maksimal.
"Kami pantau tadi tren pendapatannya agak menurun, padahal Samsat Kotabaru sudah melakukan upaya maksimal," ujarnya usai memantau perkembangan pelayanan Samsat Pembantu Serongga, kabupaten tersebut dalam kegiatan kunjungan kerja (Kunker), Jumat (2/7) siang
"Selayaknya seperti yang pernah dibicarakan antara Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda provinsi setempat janganlah dipangkas anggaran-anggaran ke-Samsat-an," lanjut wakil rakyat dari Partai Golkar yang cukup "vokal" membela kepentingan/aspirasi masyarakat itu.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu, apabila pemangkasan secara otomatis pelayanan bisa kurang optimal.
"Karena ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak (wp). Sebagai contoh biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap sebulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat supaya mendorong kesadaran mereka taat membayar pajak tepat pada waktunya," tegasnya.
Namun, setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas, Paman Yani menyebutkan, pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia. Tetapi karena adanya refocussing anggaran maka kegiatan pun terhenti alias tidak berjalan hingga saat ini.
"Sekali lagi, mereka siap melaksanakan tugas, Tetapi, karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan itupun terhambat," ucapnya.
Ia meminta Bakeuda Kalsel untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
"Anggaran Samsat ini sudah kecil duluan, dipotong lagi ya ini jadi masalah," tegasnya lagi.
Terlebih, lanjutnya, kalau pelaksanaan razia tidak dilaksanakan maka ini bakal menjadi masalah yang cukup besar. Dimana, dirinya tidak ingin mendengar lagi informasi turunnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam tubuh ke-Samsat-an.
"Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua kita Kalsel," paparnya.
Secara tegas, diapun bersama Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Bakeuda untuk segera memberikan kejelasan terkait pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan hingga berdampak kepada sektor pelayanan dan realisasi pendapatan daerah.
"Nanti akan ketemu di 'Rumah Banjar' (Kantor DPRD Kalsel), dan jelas saya orang pertama yang sangat menentang hal itu," katanya.
"Terlebih Ketua Komisi II DPRD Kalsel juga yakin tidak setuju dengan adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah," demikian Paman Yani.
