Pelaihari (ANTARA) - Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menjadi pilot project sebagai kabupaten yang menyatakan bebas dari pungutan liar (pungli) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu terungkap saat kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Kabupaten/Kota Bebas Pungli di Era Pandemi COVID-19, di Hotel Rattan Inn Kota Banjarmasin, Selasa (22/6).
Kepala Satgas Saber Pungli yang juga menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto langsung menghadiri Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi tersebut didampingi Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, Danrem 101/Antasari Brigjend Firmansyah, Asisten Intelejen Kejati Kalsel Abdu Rahman dan juga Kepala Kemenag Kalsel Rusdi Hilmi.
Tidak itu saja, selaku Kabupaten yang mendapat penunjukkan sebagai pilot project Kabupaten/Kota bebas pungli, Jajaran Forkopimda Tanah Laut turut hadir diantaranya, Bupati Tanah Laut H M Sukamta, Dandim 1009/Pelaihari Letkol Inf Adi Yoga Susetyo, Kapolres Tanah Laut AKBP Cuncun Kurniadi dan Kepala Kejari Tanah Laut Ramadani.
Bupati Tanah Laut HM Sukamta dalam sambutan mengatakan sangat bersyukur karena Kabupaten Tanah Laut menjadi pilot project atas pencanangan dan sosialisasi kabupaten/kota bebas pungli.
"Tanah Laut siap berkomitmen terhadap pemberantasan pungutan liar," ucap Sukamta.
Sebelum mendapat apresiasi sebagai pilot project, sebut dia, Tanah Laut sudah melakukan langkah pencegahan terhadap pungutan liar.
Bahkan, ungkap dia, jajarannya sudah menindak pelaku pungutan liar.
"Seperti pungutan liar atas parkir yang sudah ditindak," jelasnya.
Tidak itu saja, papar bupsti, inovasi dalam pencegahan aksi pungli juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi teknologi.
Sehingga, jelas dia, pelayanan perizinan akan memangkas aktivitas tatap muka dan hal ini sangat diharapkan menjadi solusi agar tidak ada lagi aksi pungli.
"Setelah selesai melakukan perizinan, hasil dapat dicetak sendiri", tambah Sukamta.
Sementara, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, Pemkab Tanah Laut memiliki kesiapan dalam hal pemberantasan pungli.
Sehingga, ucap dia, layak menjadi pilot project atau yang pertama dalam pencanangan dan sosialisasi kabupaten/kota bebas dari pungli.
"Kedepan daerah lain akan mengikuti jejak Tanah Laut dalam pencanangan ini," tegasnya.
Jika ada masyarakat menemukan indikasi pungli, pinta dia, agar tidak segan melaporkan kepada tim saber pungli atau aparat keamanan, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
Safrizal menyebutkan, pungli itu merusak moral bangsa, apalagi jika dalam aksi tersebut sudah dalam perencanaan pihak yang bersekongkol melakukan hal yang sama.
"Ditambah kondisi pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,"tegasnya.
Terpisah, Komjen Agung Budi Maryoto turut mengimbau agar semua lapisan masyarakat dapat mendukung pemberantasan pungli, sehingga tidak terjadi hal yang dapat merugikan masyarakat lain.
Mantan Kapolda Kalsel itu juga mengingatkan, agar masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan (prokes) dengan lebih ketat.
Terlebih, tegasnya, pandemi COVID-19 sedang mengalami peningkatan kasus di wilayah lain.
Usai memberikan sambutan, Komjen Agung Budi Maryoto bertukar cinderamata dan melakukan penandatangan fakta integritas sebagai komitmen memberantas pungli. 
