Pendapat itu melalui WA-nya Sabtu (12/6) malam menjawab Antara di Banjarmasin, setelah Komisi II DPRD Kalsel studi komparasi/kunjugan kerja (Kunker) ke Jawa Timur (Jatim), 10 - 12 Juni 2021.
Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan adanya re-orientasi kelermbagaan terhadap LPM menjadi lembaga yang berorientasi ekonomi atau bergerak di bidang bisnis.
"Pembinaan tersebut harus berkerlanjutan, khususnya dalam hal struktur kelembagaan, dan insentif yang jelas," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
"Hal lain yang tidak kalah penting pembinaan sumber daya manusia (SDM) pengurus serta manajemen daripada LPM itu sendiri," tambahnya.
Ia menegaskan, bidang ketahanan merupakan urusan wajib yang telah ditetapkan pemerintah.
"Karenanya pemerintah provinsi (Pemprov) harus memprioritaskan sektor tersebut sebagai sektor yang sangat perlu diperjuangkan keberadaannya agar tidak terjadi kerawanan pangan pada suatu daerah terutama daerah-daerah yang surplus dari segi produktivitasnya," demikian Iqbal Yudianoor.
Menerima Kunker Komisi II DPRD Kalsel tersebut Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Ir Rudi beserta jajaran.
Turut dalam Kunker Komisi II ke "Bumi Brawijaya" Jatim tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Dr Ir Suparno MSi.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
