Melbourne (ANTARA) - Para Menteri dari kelompok perdagangan Asia-Pasifik APEC, pada Sabtu (5/6), dijadwalkan untuk mendiskusikan proposal yang diajukan oleh Selandia Baru untuk menghapus tarif atas vaksin COVID-19 dan produk medis terkait lainnya, meski sejumlah anggota menganggap rencana itu terlalu ambisius.
Dalam langkah yang dapat mengurangi penundaan pengiriman vaksin yang lebih kuas, Selandia Baru sebagai tuan rumah menginginkan agar 21 anggota APEC menyetujui “pedoman praktik terbaik” tentang pergerakan vaksin dan produk medis terkait lain dalam konteks lintas batas, kata seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut kepada Reuters.
Selandia Baru meyakini bahwa diperlukan kesepakatan untuk menunjukkan bahwa APEC bersikap responsif dan relevan terhadap krisis yang dihadapi oleh dunia.
“Distribusi vaksin yang sukses di kawasan kita akan menjadi penting bagi pemulihan kita,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru Damien O’Connor kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang pertemuan tersebut.
Tarif rata-rata APEC untuk vaksin terbilang rendah, yakni sekitar 0,8 persen, namun barang-barang lain yang penting dalam rantai pasok vaksin menghadapi tarif yang lebih tinggi.
Larutan alkohol, peralatan pembekuan, bahan pengemas dan penyimpanan, botol dan sumbat karet menghadapi tarif rata-rata di atas 5 persen, dan tarif impor dapat mencapai 30 persen di beberapa ekonomi APEC.
Para pejabat senior telah melakukan diskusi sejak 18 Mei lalu dan menteri perdagangan mengadakan diskusi akhir dalam pertemuan virtual pada Sabtu dan setelahnya, pernyataan bersama akan dikeluarkan.
Pertemuan-pertemuan APEC dalam beberapa tahun terakhir telah kesulitan untuk mencapai kesepakatan akibat perang dagang antara presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, dengan China. Pemerintahan presiden baru Joe Biden telah menjanjikan pendekatan yang lebih multilateral.
“Apa yang telah saya dengar dari interaksi beberapa hari terakhir dengan rekan-rekan menteri dari kawasan APEC secara garis besar adalah kesepakatan bahwa kita perlu meningkatkan akses terhadap vaksin, meningkatkan pasokan vaksin,” kata Perwakilan Perdagangan AS Katherine Tai pada wartawan.
Para menteri APEC juga diperkirakan akan mendiskusikan dukungan terkait pengesampingan hak properti intelektual terhadap vaksin COVID-19, isu yang tengah dinegosiasikan di WTO. India dan Afrika Selatan memimpin dorongan pengesampingan itu.
O’Connor mengatakan terdapat sejumlah tantangan terkait produksi dan distribusi vaksin yang dapat diatasi guna memperbaiki pasokan di seluruh dunia, namun mendapatkan pengesampingan paten masih bisa menjadi kendala.
“Setelah melihat semua tantangan itu, juga hak properti intelektual adalah apa yang menahan upaya kita, saya rasa akan ada konsensus yang dicapai di WTO. DFan saya rasa sebagai ekonomi-ekonomi APEC, kami akan meminta agar hal tersebut dipertimbangkan dengan serius,” ujarnya.
Sumber: Reuters
