BBI Tingkatkan Peran Penyedia Ikan

...secara kuantitas maupun kualitas dalam penyediaan bibit ikan,"

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Hasan Mahlan mengharapkan, balai benih ikan milik pemerintah provinsi tersebut agar meningkatkan peran sebagai penyedia bibit bagi petambah ikan.

"Peran balai benih ikan (BBI) tersebut, secara kuantitas maupun kualitas dalam penyediaan bibit ikan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum melakukan kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kalsel di dalam daerah provinsi itu, Kamis.

Begitu pula dengan peningkatan kuantitas atau jumlah penyediaan bibit, akan lebih memudahkan petambak atau pembudi daya ikan, karena mereka tidak perlu bersusah payah mencari bibit ikan, seperti jauh-jauh ke luar daerah.

"Harapan peningkatan penyediaan bibit ikan dari balai benih tersebut, seiring dengan upaya meningkatkan konsumsi terhadap ikan bagi penduduk Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa," demikian Hasan Mahlan.

Kunker Komisi II DPRD Kalsel dalam daerah yang dijadwalkan 15 - 17 Januari 2015, meninjau BBI Mandiangin di Kabupaten Banjar, serta Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) yang sebelumnya bernama Sekolah Peternakan Menengah (SNAKMA) di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Kunjungan ke SPP Pelaihari (65 kilomter timur Banjarmasin) itu antara lain untuk mengetahui perkembangan lembaga pendidikan milik Pemprov Kalsel tersebut selaku penyedia tenaga penyuluh.

Pada waktu bersamaan, Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai Surinto, juga melakukan kunker, yaitu ke Kabupaten Balangan di daerah hulu sungai provinsi tersebut.

Dalam kunker ke "Bumi Sanggam" Balangan tersebut Komisi I DPRD Kalsel kembali melakukan sosialaisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri Kabinet Kerja Jokowi - JK terkait masalah hak kepemilikan pertanahan.

Empat menteri yang membuat SKB mengenai penguasaan lahan/pertanahan tersebut, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.